SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Buleleng jadi sorotan wakil rakyat.
Fraksi Gerindra DPRD Buleleng menilai, perangkat daerah penegak perda itu belum menunjukkan profesionalitas dan ketegasan dalam menjalankan tugas di lapangan.
Kritik disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Buleleng, menyikapi kinerja pemerintah daerah selama setahun belakangan.
Menurut mereka, Satuan Pol PP seharusnya tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan daerah, bukan sekadar simbol penegak perda.
“Sangat disayangkan, pelanggaran yang dilakukan sejumlah investor di wilayah Buleleng justru lebih dulu terpantau oleh DPRD provinsi dibanding aparat penegak perda di kabupaten,” ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra, I Ketut Susana.
Pihaknya mendesak agar Pol PP lebih berani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan pada kekuatan modal.
“Kami minta setiap pelanggaran perda ditindak tegas tanpa pandang bulu, demi menjaga wibawa pemerintah daerah dan melindungi hak masyarakat,” tegas Susana.
Menanggapi hal itu, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengakui, pengawasan di lapangan memang tidak mudah mengingat luasnya wilayah kabupaten.
Namun, pihaknya memastikan Pol PP terus berupaya maksimal dalam penegakan perda dengan memperkuat sinergi antar instansi dan masyarakat.
“Pol PP merupakan leading sector penegakan perda. Kami selalu berupaya optimal dengan meningkatkan sarana-prasarana serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah teknis dan instansi vertikal,” kata Sutjidra.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar penegakan perda berjalan efektif dan responsif terhadap setiap laporan pelanggaran di lapangan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka PrasetyaSumber : Radar Buleleng