Bali Birokrasi Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum Kriminal Kesehatan Kuliner Nasional Nusantara Olahraga Otomotif Pariwisata Pendidikan Politik Sosial Budaya Update Buleleng

Tukin Dipangkas Demi Selamatkan APBD. Sutjidra Pastikan Pegawai Kecil Tidak Terdampak

Eka Prasetya • Senin, 22 Desember 2025 | 00:15 WIB

 

PANGKAS TUNJANGAN: Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra.
PANGKAS TUNJANGAN: Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) alias Tunjangan Kinerja (Tukin) di lingkungan Pemkab Buleleng menjadi sorotan utama sejak beberapa waktu lalu.

Bupati Sutjidra mengakui, keputusan memangkas TPP bukan langkah yang mudah. Namun, kebijakan itu diambil sebagai upaya menekan belanja pegawai yang dinilai terlalu membebani fiskal daerah.

“Belanja pegawai kita sempat mencapai 47 persen, padahal sesuai mandatory spending maksimal 30 persen. Ini membuat ruang fiskal Buleleng sangat sempit,” ungkap Sutjidra.

Ia menjelaskan, kondisi fiskal Buleleng saat ini menjadi yang terendah di Bali. Di tengah penurunan dana transfer pusat dan bagi hasil pajak, Pemkab harus mencari cara agar tetap memiliki ruang belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Buleleng wilayahnya paling luas, penduduknya paling banyak, angka kemiskinan juga tertinggi. Kalau fiskal tidak kita benahi, kemampuan membangun akan semakin rendah,” tegasnya.

Sutjidra menyebutkan, pemotongan Tukin dilakukan secara selektif. Pegawai golongan I hingga III tidak tersentuh kebijakan tersebut. Pemotongan justru menyasar pejabat struktural dan fungsional tertentu.

“Yang tidak kami potong itu golongan 1 sampai 3. Yang kena Sekda, pimpinan OPD sampai eselon IV (kepala seksi), dan jabatan fungsional. Bahkan pejabat yang baru dilantik belum sempat menikmati, sudah kena potongan,” ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut Sutjidra, sempat menuai kritik keras. Namun, hasil evaluasi menunjukkan belanja pegawai berhasil ditekan dari 47 persen menjadi 43 persen.

“Kami masih mencari celah lagi agar angkanya bisa turun. Mudah-mudahan lewat inovasi dan efisiensi, kesejahteraan masyarakat Buleleng tetap bisa kita dorong,” imbuhnya.

Sementara itu Presiden Komunitas Jurnalis Buleleng, Putu Nova A. Putra menilai keterbukaan kepala daerah dalam menyampaikan kondisi fiskal dan kebijakan pemangkasan TPP menjadi bagian penting dari literasi publik.

“Selama ini Buleleng sangat bergantung pada dana transfer pusat. Ketika transfer dipangkas, mau tidak mau harus ada langkah strategis, meski tidak populer,” ujarnya.(*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Editor : Eka Prasetya
#BAGI HASIL PAJAK #belanja pegawai #bupati buleleng #pelayanan publik #Komunitas Jurnalis Buleleng #pemkab buleleng #tukin #mandatory spending #Nyoman Sutjidra #kjb #fiskal #tunjangan kinerja #diskusi #tpp #jurnalis #pegawai #tambahan penghasilan pegawai