RadarBuleleng.id - Pemkab Klungkung mengajukan dana pinjaman senilai Rp 229,9 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hingga kini proses pengajuan pinjaman masih menunggu persetujuan tiga kementerian.
Selama proses tersebut berjalan, Pemkab Klungkung baru bisa memanfaatkan dana pinjaman sekitar Rp 174 miliar.
Pinjaman jangka panjang itu membutuhkan restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Tanpa persetujuan ketiga kementerian tersebut, pinjaman hanya bisa diajukan sesuai masa jabatan kepala daerah.
Dengan kemampuan bayar mencapai Rp 40 miliar per tahun, Pemkab Klungkung dinilai sanggup melunasi pinjaman Rp 229,9 miliar dalam jangka waktu delapan tahun atau dua periode kepemimpinan.
Namun, jika hanya dengan satu periode kepemimpinan, pinjaman yang bisa dicairkan dibatasi sekitar Rp 174,4 miliar dengan masa angsuran empat tahun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, I Nyoman Susanta menjelaskan, kondisi tersebut membuat Pemkab Klungkung menyiapkan dua skema pinjaman.
Skema pertama sesuai masa jabatan kepala daerah dengan nilai Rp 174,4 miliar. Skema kedua melampaui masa jabatan dengan total pinjaman Rp 229,9 miliar.
“Awalnya kami merancang pinjaman melampaui masa jabatan delapan tahun. Tapi karena proses persetujuan tiga kementerian cukup lama, sementara proyek harus segera berjalan dan selesai tahun ini, akhirnya kami buat dua skema,” jelas Susanta.
Jika persetujuan tiga kementerian dapat diperoleh lebih cepat, maka kegiatan yang dibiayai dari pinjaman melampaui masa jabatan bisa dilaksanakan mulai 2026.
Namun, jika prosesnya berlarut-larut, realisasi kegiatan tersebut akan bergeser ke 2027.
“Karena waktu persetujuannya tidak pasti, kami harus menyiapkan alternatif agar program prioritas tetap bisa berjalan,” tegasnya.
Adapun anggaran tersebut rencananya dimanfaatkan untuk perbaikan dan pemenuhan fasilitas di RSUD Klungkung.
Direktur RSUD Klungkung dr. I Nengah Winata menyebutkan, RSUD Klungkung memerlukan gedung gizi dan perawatan tiga lantai, gedung power house dua lantai, serta pengadaan alat kesehatan. Seluruhnya diperkirakan menghabiskan dana Rp 28 miliar.
“Semua gedung itu skala prioritas. Gedung gizi sudah tidak layak, banyak bocor, padahal makanan pasien dimasak di sana. Gedung perawatan juga sangat dibutuhkan agar tidak terus melakukan rujukan karena kamar penuh,” pungkas Winata. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya