SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng terus mengawal konflik tenaga kerja yang terjadi di Hotel Spa Village Resort, Kecamatan Tejakula.
Pemerintah wajib mengawal para tenaga kerja. Lantaran sudah lebih dari tiga bulan upaya penyelesaian konflik tidak menemukan titik temu.
Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Anak Agung Widia Putra mengatakan, pemerintah daerah perlu hadir di sana. Sebab manajemen hotel juga menunggak pajak daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendata aset-aset yang ada di hotel tersebut. Bahkan bila perlu pemerintah daerah ikut menyita sejumlah aset di sana.
“Harus dilakukan inventarisasi aset di sana. Sehingga hak-hak karyawan nanti bisa diselesaikan,” kata pria yang akrab disapa Jung Putra itu.
Baca Juga: Diduga Manipulasi Pembukuan, Kantor Pajak Singaraja Sita Aset Hotel Spa Village Resort Buleleng
Ia juga menyebut pengusaha Hotel Spa Village Resort tidak punya itikad baik. Diduga kuat pengusaha sengaja kabur.
“Pengusaha ini sudah punya itikad kabur. Mungkin dari hitung-hitungan mereka, ketimbang menyelesaikan kewajiban pajak dan tenaga kerja, lebih baik pergi saja,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Disnaker Buleleng, Made Juartawan mengatakan, pihaknya tidak bisa masuk terlalu dalam masalah perpajakan. Apalagi sejumlah aset sudah disita oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.
“Status pengusahanya ini manajemen hotel, bukan pemilik aset. Pengusaha menyewa aset bangunan milik warga lokal. Yang jadi aset perusahaan kemungkinan hanya furniture dan kendaraan,” kata Juartawan.
Baca Juga: Hotel Bintang Empat di Buleleng Mendadak Bangkrut. Karyawan Ditelantarkan, Manajemen Sulit Dihubungi
Seperti diberitakan sebelumnya, Hotel Spa Village Resort di Desa Tembok mendadak tutup pada 1 Oktober lalu. Hotel bintang empat di Kecamatan Tejakula itu tiba-tiba menghentikan seluruh operasionalnya.
Tadinya hotel masih beroperasi seperti biasa pada Minggu (29/9/2024). Namun pada Senin (30/9/2024), tamu yang menginap dipindahkan ke hotel lain. Kemudian pada Senin (1/10/2024) seluruh aktivitas dihentikan.
Pemerintah berusaha menuntaskan masalah itu, terutama dari sisi tenaga kerja. Namun upaya mediasi yang dilakukan Disnaker Buleleng tidak membuahkan hasil.
Dalam perkembangannya, muncul isu bahwa direksi hotel melakukan manipulasi harga kamar. Harga kamar yang dijual pada aplikasi, berbeda dengan harga yang dicatat dalam pembukuan.
Hal itu berdampak pada temuan pajak. Diduga direksi mengemplang pajak alias menolak membayar pajak senilai Rp 10 miliar sejak tahun 2018 lalu.
Setelah hotel tutup pada 1 Oktober 2024, direksi hotel mendadak menghilang. Konon pihak direksi berada di Malaysia. Mereka memutus kontak dengan para pekerja dan manajemen.
Belakangan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melakukan penyitaan aset hotel tersebut. Gara-gara direksi tidak menyelesaikan kewajiban pajak mereka. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya