SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Pemkab Buleleng terus berupaya memperkuat keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di tengah dinamika ekonomi yang semakin ketat.
Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Buleleng, pemerintah Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) untuk membahas Laporan Pendahuluan Kajian Optimalisasi Tata Kelola LPD.
Pembahasan berlangsung di Auditorium Balingkang Confucius Institute Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), pada Jumat (19/9/2025).
Sidang dibuka Kepala Brida Buleleng, Made Supartawan. Supartawan menegaskan bahwa LPD bukan sekadar lembaga keuangan desa adat, tetapi juga pilar penting yang ikut menjaga seni, budaya, hingga keamanan desa adat.
“Keberadaan LPD sangat vital. Namun tantangan yang dihadapi kini semakin besar, mulai dari persaingan dengan sektor ekonomi baru hingga keberadaan koperasi Merah Putih. Karena itu, pengelolaan LPD harus lebih profesional dan adaptif,” tegas Supartawan.
Untuk memperkaya pembahasan, Brida menghadirkan narasumber dari Polres Buleleng dan Kejaksaan Tinggi Bali.
Bahkan Brida berencana melibatkan Kejaksaan Negeri dan Polda Bali agar sinergi antar-lembaga dalam mendukung tata kelola LPD semakin kuat.
Diharapkan, sidang ini mampu merumuskan rekomendasi konkret dalam pengelolaan LPD yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing.
Lewat pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah optimistis LPD akan semakin dipercaya oleh publik.
Langkah strategis tersebut diyakini akan memperkuat peran LPD, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai benteng sosial budaya desa adat di Buleleng. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya