RadarBuleleng.id - Rapat Komisi IV DPRD Tabanan yang dijadwalkan membahas pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat di RSUD Tabanan mendadak batal pada Rabu (11/3/2026).
Padahal, agenda tersebut sebelumnya telah dijadwalkan secara resmi dan undangan rapat sudah beredar kepada anggota dewan maupun pihak terkait.
Rapat yang sedianya digelar sekitar pukul 12.30 WITA itu rencananya menghadirkan jajaran Direksi RSUD Tabanan, BPJS Kesehatan Tabanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan Daerah, serta Dinas Kesehatan Tabanan. Namun hingga menjelang pelaksanaan, rapat tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa penjelasan resmi.
Pembatalan rapat ini langsung mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Tabanan, I Putu Gede Juliastrawan.
Politisi Fraksi Gerindra itu menilai rapat tersebut seharusnya segera dilaksanakan karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut Juliastrawan, sebelumnya Ketua DPRD Tabanan telah menginstruksikan agar Komisi IV segera memanggil pihak terkait guna membahas permasalahan yang terjadi di RSUD Tabanan.
“Ini menyangkut pelayanan kesehatan yang bisa berdampak pada keselamatan masyarakat. Jadi harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Baca Juga: Disnaker Buleleng Buka Posko Pengaduan THR 2026, Pekerja Bisa Lapor Jika Tak Dibayar
Ia bahkan menilai pengelolaan manajemen RSUD Tabanan saat ini perlu dievaluasi secara serius. Terlebih muncul persoalan ketersediaan obat yang disebut-sebut sempat kosong.
“Saya sangat menyesalkan apa yang terjadi di RSUD Tabanan. Apalagi sampai tidak memiliki obat dengan alasan penyesuaian administrasi,” tegasnya.
Sorotan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tabanan, I Wayan Wiryadana. Menurutnya, sebagai rumah sakit tipe B, RSUD Tabanan memiliki peran vital sebagai fasilitas rujukan dari sejumlah rumah sakit tipe C di wilayah Tabanan.
Karena itu, ketersediaan obat seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Bagaimana rumah sakit rujukan bisa sampai kekurangan obat. Ini perlu dipertanyakan,” katanya.
Fraksi Gerindra pun meminta manajemen RSUD Tabanan segera menyelesaikan persoalan yang muncul agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Kami ingin pelayanan terbaik bagi masyarakat Tabanan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya juga angkat bicara terkait polemik keterbatasan obat di RSUD Tabanan.
Persoalan tersebut sebelumnya sempat viral setelah beredar rekaman suara seorang dokter yang mengeluhkan ketiadaan obat saat hendak memberikan tindakan medis kepada pasien.
Sanjaya mengaku terkejut saat mengetahui kabar tersebut. “Saya sangat kaget mendengar hal itu,” ujarnya.
Ia mengatakan telah meminta penjelasan kepada pihak RSUD Tabanan. Berdasarkan keterangan manajemen rumah sakit, persoalan tersebut dipicu keterlambatan administrasi yang berkaitan dengan proses peralihan sistem rekam medis elektronik (RME) dari manual ke sistem digital BPJS.
Perubahan sistem tersebut membuat sejumlah dokter harus menyesuaikan proses pencatatan medis secara digital. Berbeda dengan sistem manual, sistem digital RME tidak bisa diwakilkan oleh asisten dokter.
Akibat proses penyesuaian itu, sejumlah klaim BPJS termasuk pembayaran obat sempat tertunda sehingga berdampak pada ketersediaan obat di rumah sakit.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPJS. Astungkara besok mudah-mudahan sudah bisa kembali normal,” kata Sanjaya.
Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi manajemen rumah sakit agar lebih siap menghadapi perubahan sistem berbasis teknologi.
Sanjaya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Tabanan atas persoalan yang terjadi di RSUD Tabanan.
“Saya atas nama pemerintah daerah memohon maaf kepada masyarakat Tabanan. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga telah memberikan peringatan kepada jajaran direksi RSUD agar segera memperbaiki pengelolaan rumah sakit.
“Kalau tidak memahami teknologi, carilah tenaga ahli. Jangan teknologi dijadikan alasan untuk tidak mampu mengelola,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa juga mengaku prihatin dengan kondisi RSUD Tabanan yang mengalami persoalan operasional hingga berdampak pada ketersediaan obat.
“Kami sangat prihatin melihat kondisi rumah sakit milik daerah yang tidak mampu mengelola operasional dengan baik,” katanya.
Arnawa menilai persoalan ini menunjukkan adanya masalah dalam manajemen rumah sakit, mulai dari ketersediaan obat, pelayanan kesehatan hingga pembayaran jasa pelayanan tenaga medis.
“Obat sampai habis, pelayanan kurang, jasa pelayanan tidak terbayarkan. Ini ada apa dengan RSUD Tabanan,” ujarnya.
Karena itu, pimpinan DPRD telah meminta Komisi IV segera memanggil manajemen RSUD Tabanan untuk melakukan evaluasi sekaligus mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Manajemen RSUD harus dievaluasi. Jangan peralihan sistem teknologi dijadikan alasan. Ini soal kinerja,” pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya