RadarBuleleng.id - Bali kembali dipaksa menghadapi kenyataan pahit setelah banjir besar melanda Denpasar, Badung, Gianyar, dan sejumlah wilayah lain pekan lalu.
Di tengah kondisi itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq sempat menyoroti kondisi alam Bali yang diduga menjadi pemicu banjir besar di wilayah Denpasar maupun Badung.
Saat ditemui di Sentra Mahatmiya Tabanan, pada Sabtu (13/9/2025), Hanif menegaskan banjir yang menenggelamkan hampir separuh Bali bagian selatan bukan sekadar akibat hujan ekstrem.
Ada faktor lain yang memperparah, mulai dari minimnya tutupan hutan, persoalan sampah, hingga maraknya alih fungsi lahan.
"Tutupan hutan di kawasan DAS Bali, termasuk hulu Gunung Batur, sangat kecil. Dari luas sekitar 49 ribu hektare, hanya tersisa kurang dari 1.200 hektare. Ini sangat kecil, maka memang harus merubah semua detail rencana lanskap," tegas Hanif.
Data tersebut menunjukkan betapa lemahnya tata kelola lingkungan di Bali. Dengan tutupan vegetasi yang nyaris habis, daya serap air menurun drastis dan banjir mudah terjadi.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah sampah. Hanif menyoroti penanganan sampah di Bali yang masih jauh dari tuntas.
"Timbunan sampah sebagian menyumbat drainase dan daerah aliran sungai. Ini meski ubah total, semua upaya menuju itu harus dilakukan," ujarnya.
Meski Pemprov Bali sudah mengeluarkan kebijakan progresif, seperti pelarangan air kemasan plastik, pembatasan plastik sekali pakai, hingga pengurangan sampah dari hulu, realitas di lapangan berbicara lain. Kebijakan tersebut tak berjalan optimal.
Hanif juga menyinggung alih fungsi lahan yang masif di Bali. Dari pariwisata hingga properti, alih fungsi ini berlangsung tanpa kendali, mempersempit ruang resapan air.
"Penyebab banjir juga karena faktor masifnya alih fungsi di Bali. Dan kami sudah menyoroti dan memonitor hal itu," jelasnya.
Kondisi Bali yang sudah sesak oleh pembangunan pariwisata dan lonjakan penduduk membuat daya dukung lingkungan semakin kritis.
Hanif mengingatkan, jika pola pembangunan tak berubah, keberlanjutan Bali sebagai destinasi dunia akan runtuh.
Kementerian Lingkungan Hidup, berjanji membantu pemerintah daerah memperkuat langkah penegakan hukum bersama Pemprov Bali.
"Jika diperlukan penguatan tata lingkungan lewat penegakan hukum, kami siap membantu," tegasnya.
Hanif juga menekankan perlunya mitigasi nyata, termasuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar rujukan pembangunan di Bali. Tanpa itu, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya