RadarBuleleng.id - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan target implementasi mandatori Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin dengan campuran etanol 10 persen, atau E10, akan dimulai paling cepat pada tahun 2027.
Kebijakan ambisius ini diposisikan sebagai langkah kunci untuk mencapai kemandirian energi, mengurangi ketergantungan impor BBM, dan mendorong hilirisasi produk pertanian.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa keputusan percepatan mandatori E10 ini didasarkan pada besarnya volume impor bensin yang menjadi beban negara.
"Kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan. E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin," tegas Bahlil usai Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan, volume impor bensin nasional sangat signifikan, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi.
Pemerintah bercermin pada kesuksesan program biodiesel, yang sudah berjalan dari B10 hingga B40.
Program biodiesel berbasis minyak sawit mentah (CPO) tersebut tercatat berhasil menghemat devisa negara hingga miliaran dolar AS selama beberapa tahun terakhir.
"Keberhasilan kita dalam transformasi B10 sampai dengan B40 yang sebentar lagi menuju B50, kita juga ingin ini terjadi di sektor bensin," ujar Bahlil.
Berbeda dengan biodiesel yang menggunakan CPO, bahan baku utama untuk bioetanol adalah komoditas pertanian, yaitu tebu, singkong, dan jagung.
Oleh karena itu, kebijakan E10 secara paralel didesain untuk menciptakan lapangan kerja baru dan membangun ekosistem ekonomi di daerah.
"Kalau di biodiesel itu CPO yang dipakai, maka pada bensin adalah etanol dari jagung, singkong, dan tebu. Ini strategi untuk meningkatkan pendapatan petani serta menciptakan kawasan ekonomi baru," jelas Bahlil.
Untuk memenuhi kebutuhan E10 pada tahap awal, volume etanol yang diperlukan diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
Pemerintah bertekad memenuhi seluruh kebutuhan ini dari produksi dalam negeri. Guna memastikan pasokan, pemerintah telah menyiapkan peta jalan untuk pembangunan pabrik etanol domestik.
Konon pabrik etanol berbasis tebu kemungkinan besar akan dibangun di Merauke, Papua Selatan.
Sementara Lokasi untuk pabrik berbahan baku singkong masih dalam tahap pemetaan.
Untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan pabrik, Menteri Bahlil menjanjikan akan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor bioetanol, termasuk tax holiday.
Selain itu, Indonesia juga secara aktif menjalin kerja sama internasional. Baru-baru ini, nota kesepahaman (MoU) kerja sama energi terbarukan ditandatangani dengan Brazil, negara yang dikenal sebagai pemimpin global dalam penggunaan etanol.
"Karena ini sesuatu yang baru, saya kirim tim ke Brasil untuk bertukar pandangan dengan pakar di sana. Mereka (Brasil) sudah menerapkan mandatori etanol hingga E30 secara nasional, bahkan mencapai E100 di beberapa negara bagian," ungkap Bahlil.
Ia juga menyebut adanya kemungkinan besar masuknya investor dari Brasil untuk pembangunan pabrik etanol di Indonesia.
Meskipun target implementasi adalah 2027, Bahlil menyatakan pihaknya masih menghitung waktu yang paling tepat, kemungkinan antara 2027 atau 2028, dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan pabrik dan rantai pasok.
Pemerintah juga akan memastikan bahwa produk E10 yang diluncurkan aman dan kompatibel dengan mesin kendaraan yang beredar di Indonesia. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya