RadarBuleleng.id - Penyanyi Nazril Irham alias Ariel Noah bersama pengurus organisasi perkumpulan penyanyi, Vibrasi Suara Indonesia (VISI), mendatangi Gedung DPR RI, pada Senin (10/11/2025).
Mereka menemui politisi di Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) untuk menyampaikan keresahan mendalam mengenai ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam tata kelola royalti musik di Indonesia.
Mereka berharap agar polemik royalti dapat diselesaikan melalui revisi Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga dapat memberikan keadilan bagi seluruh pelaku industri, terutama penyanyi.
Dalam audiensi tersebut, VISI yang dipimpin oleh Armand Maulana (Ketua Umum) dan Ariel NOAH (Wakil Ketua Umum) menyampaikan bahwa polemik royalti, khususnya terkait performing rights atau hak pertunjukan, masih menimbulkan kegelisahan di kalangan penyanyi.
Menurut mereka, masih banyak penyanyi masih menerima somasi terkait penggunaan lagu.
Padahal menurut ketentuan, performing rights seharusnya dibayarkan oleh penyelenggara atau pengguna, bukan penyanyi.
Ariel NOAH menegaskan bahwa isu utama yang harus segera diselesaikan adalah kejelasan aturan dan transparansi pengelolaan dana royalti.
"Di industri musik itu terjadi setiap hari. Jadi kita butuh kepastian itu biar cepat selesai, biar semua orang merasa nyaman untuk bernyanyi, pencipta lagu juga mendapatkan haknya," ucapnya.
Ariel menambahkan, fokus utama musisi adalah memastikan sistem distribusi royalti berjalan adil dan transparan untuk semua pihak, tanpa diskriminasi.
"Kita ingin sistem yang adil dan transparan untuk semua pelaku musik. Kalau sistemnya jelas, semua pihak diuntungkan," lanjutnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto menyatakan bahwa Fraksi PDIP akan menampung dan menyikapi aspirasi para musisi ini dengan serius. Mengingat isu royalti berkaitan erat dengan perkembangan kebudayaan bangsa.
"Kita harus kerja serius, ini masalah serius. Kalau menurut saya ini UU ini harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Mbak Selly (Anggota Baleg) dan teman-teman di Baleg," ucapnya.
Utut menekankan pentingnya menciptakan aturan yang adil, sebab industri musik adalah bagian integral dari kebudayaan.
"Karena ini banyak sekali yang terlibat dan ini berkaitan erat dengan kebudayaan. Makin berbudaya kita, makin pintar kita ngatur seadil-adilnya," lanjutnya.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Lasarus, yang juga ikut dalam audiensi, membenarkan bahwa seluruh "belanja masalah" terkait royalti telah disampaikan oleh pihak VISI.
“Sudah disampaikan semua tadi. Belanja masalahnya sudah disampaikan semua,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, VISI menyatakan telah menyiapkan rekomendasi detail terkait aturan royalti untuk dimasukkan dalam proses revisi Undang-Undang Hak Cipta, guna menciptakan kepastian hukum di industri musik Tanah Air. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya