RadarBuleleng.id - Dugaan ketimpangan dalam proyek pembangunan fisik Gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mulai mencuat.
Ekonom sekaligus peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, mengungkap adanya indikasi kontraktor di lapangan hanya menerima sekitar Rp 800 juta dari total anggaran Rp 1,6 miliar per unit.
Informasi tersebut diperoleh dari keluhan sejumlah kontraktor, khususnya dari Provinsi Jawa Barat.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait aliran sisa anggaran yang tidak digunakan dalam pembangunan fisik.
Gede mengungkapkan, dari sisi anggaran proyek fisik pembangunan Kopdes Merah Putih sebenarnya mencapai Rp 1,6 miliar.
Namun sejumlah kontraktor mengaku hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesat Rp 800 juta.
“Jadi mereka ternyata cuma ngerjainnya, dapatnya tuh sekitar Rp 800 juta. Sekitar 50 persen hanya digunakan untuk pembangunan fisik, 50 persen yang sebenarnya yang mereka kerjakan. Kemana sisanya? Nah itu pertanyaannya,” ujar Gede Sandra sebagaimana diberitakan JawaPos.com.
Gede menegaskan, informasi yang ia terima masih bersifat awal dan berasal dari laporan via telepon.
Meski demikian, ia menilai indikasi tersebut cukup serius dan perlu ditindaklanjuti melalui investigasi lebih mendalam.
Jika dugaan tersebut terjadi secara luas, potensi kerugian negara disebut bisa sangat besar.
Dengan target pembangunan mencapai 80.000 unit Kopdes Merah Putih, kebocoran sebesar Rp 800 juta per unit berpotensi menembus angka Rp 64 triliun.
“Bila dikali-kalikan aja, jadi Rp 800 juta yang tadi bilang bocor. Kita bilang istilahnya bocor. Diduga bocor. Ditilep. Diduga ditilep. Dikalikan dengan 80.000 unit, itu nilainya nggak main-main Bang, Rp 64 triliun," jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka tersebut masih sebatas proyeksi dan belum dapat dipastikan kebenarannya tanpa investigasi lanjutan.
"Karena yang laporan dari saya, cuma via telepon, dan laporannya seperti ini. Kita dengar seperti itu. Lho, ini programnya pemerintah Prabowo salah satu yang andalan, selain MBG. Kopdes ini, kenapa justru ada suara-suara sumbang seperti ini," bebernya.
Selain potensi kerugian, Gede juga menyoroti dampak terhadap kualitas pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran yang diterima kontraktor berisiko membuat pembangunan dilakukan secara minimalis dengan material yang disesuaikan kemampuan biaya.
Di sisi lain, ia menyinggung perhitungan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang disebut bisa ditekan hingga Rp 700 juta per unit. Artinya, jika kontraktor menerima Rp 800 juta, masih terdapat margin sekitar Rp 100 juta.
"Jadi, kalau ada teman kontraktor yang ngasih perbandingan RAB-nya itu sebenarnya Rp 700 juta udah cukup. Jadi, kalaupun mereka dapat Rp 800 juta, sebenarnya masih ada margin Rp 100 juta," tuturnya.
Lebih jauh, Gede juga menyoroti kemungkinan panjangnya rantai distribusi anggaran sebelum sampai ke kontraktor.
Ia menilai perlu ditelusuri apakah dana disalurkan langsung atau melalui pihak tertentu, termasuk peran BUMN pelaksana seperti Agrinas yang disebut terlibat dalam program tersebut.
Sebagai informasi, program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi agar program strategis tersebut tidak memicu polemik di masyarakat.
“Jadi inilah momen kita sebenarnya kalau mau efisiensi, itu sebenarnya di sini (Program Koperasi Merah Putih),” pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya