RadarBuleleng.id – Kehadiran Anggota DPD RI asal Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa (AWK), dalam ajang Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand, berbuntut panjang.
Badan Kehormatan (BK) DPD RI menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap AWK guna meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dalam acara yang dinilai mempromosikan komunitas LGBT tersebut.
Tak hanya persoalan acara, BK DPD RI juga bakal menelisik keberadaan prajurit TNI AL berseragam dinas aktif yang mendampingi AWK selama di Negeri Gajah Putih.
Ketua BK DPD RI, Hasby Yusuf, menegaskan pemeriksaan akan berlangsung objektif berdasarkan fakta, kapasitas kehadiran, hingga penggunaan atribut atau pengawalan pejabat negara.
"Menjadi Anggota DPD RI berarti membawa standar kehormatan jabatan di setiap ruang publik. Status pejabat tetap melekat meski berada di luar agenda kedinasan. Kami tidak mencari kesalahan, tetapi tidak menutup mata jika ada indikasi pelanggaran etik," tegas Hasby Yusuf, Kamis (3/9/2026).
Merespons gelombang kritik publik, Arya Wedakarna menegaskan kunjungannya ke Bangkok murni berkapasitas pribadi sebagai tokoh budaya, pariwisata, dan perwakilan lembaga Hindu Bali, bukan membawa nama lembaga DPD RI.
AWK mengaku hadir untuk menerima penghargaan atas kontribusinya mempromosikan pariwisata Bali di kancah global.
Terkait isu transgender dan LGBT yang melekat pada kontes tersebut, ia mengaku tidak mengetahuinya secara mendalam sebelum tiba di lokasi.
"Saya hadir mewakili lembaga Hindu dan tokoh budaya Bali, makanya mengenakan pakaian adat. Tidak ada kaitannya dengan jabatan saya di Senayan. Mengenai isu itu (LGBT), ada etika diplomasi untuk menghormati tuan rumah yang berniat baik mempromosikan pariwisata Bali," ujar AWK.
Terkait sorotan tajam netizen atas hadirnya prajurit TNI berseragam lengkap di sisinya, AWK meluruskan bahwa personel militer tersebut merupakan pengawal pribadi (walpri) resmi yang melekat untuk menjamin keamanan fisiknya selama di luar negeri.
Ia mengklaim pengamanan ekstra tersebut diperlukan mengingat dinamika situasi keamanan di Thailand yang dinilai cukup rawan.
"Pengawal pribadi itu bertugas mengamankan. Thailand itu wilayah yang agak rawan, sempat ada isu penembakan hingga ketegangan perbatasan. Jadi personel melekat semata-mata untuk proteksi keamanan saja, tidak ada masalah," dalihnya.
Meski AWK telah menyampaikan pembelaan, BK DPD RI memastikan akan mencocokkan klarifikasi tersebut dengan payung hukum keimigrasian, UU MD3, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, hingga Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : jawapos.com