RadarBuleleng.id – Kegagalan Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Arab Saudi dan Irak menuai sorotan tajam dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Terutama, sikap pelatih kepala Patrick Kluivert dan tim kepelatihan yang memilih langsung pulang ke Belanda setelah kekalahan menjadi perhatian utama.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengkritik tindakan Kluivert dan jajarannya yang tidak kembali ke Indonesia usai Timnas menelan kekalahan pahit di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.
"Kepulangan Kluivert dan timnya ke Belanda setelah pertandingan seolah menghindari tanggung jawab dan luput dari sorotan emosional yang dibutuhkan Timnas pasca-kekalahan," ujar Lalu Hadrian.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, seorang pelatih tidak hanya bertanggung jawab secara teknis di lapangan, tetapi juga harus hadir secara emosional, terutama saat tim berada dalam momen sulit seperti kekalahan.
Menanggapi desakan publik yang meminta Patrick Kluivert mundur dari kursi pelatih Timnas Indonesia, Lalu Hadrian Irfani menilai hal tersebut sebagai hal yang wajar dan merupakan ekspresi dari kekecewaan masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir terkait evaluasi dan nasib Kluivert sepenuhnya diserahkan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Komisi X mendesak PSSI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kegagalan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menjadikan momen ini sebagai pembelajaran berharga.
"PSSI harus melihat hasil kemarin sebagai pembelajaran berharga. Saya kira, wajar masyarakat meminta dan mendesak pelatih untuk berhenti. Tapi lagi-lagi semua keputusan ada di PSSI," kata Lalu.
Di sisi lain, Komisi X juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras PSSI, para pemain, dan tim pelatih selama proses kualifikasi.
Meskipun gagal, pencapaian Timnas hingga putaran keempat kualifikasi patut dihargai, namun tidak boleh membuat puas diri.
Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 harus menjadi titik tolak untuk perbaikan total demi mempersiapkan diri lebih matang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030.
Kegagalan Timnas ini juga kembali memicu kritik terhadap kebijakan naturalisasi pemain yang gencar dilakukan oleh PSSI.
Beberapa anggota Komisi X DPR RI sebelumnya kerap menyuarakan ketidaksetujuan terhadap program naturalisasi secara berlebihan, dengan argumen bahwa Indonesia tidak miskin atlet dan seharusnya lebih fokus pada pembinaan pemain lokal.
Anggota Komisi X lainnya, Anita Jacoba Gah, pernah melayangkan kritik keras. Ia mempertanyakan efektivitas naturalisasi yang telah dilakukan berulang kali namun dinilai belum memberikan prestasi membanggakan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya