RadarBuleleng.id - Lonjakan kunjungan wisatawan ke Bali ternyata menyimpan persoalan serius.
Di tengah gemerlap capaian sektor pariwisata, infrastruktur dasar justru dinilai belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan wisatawan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Bali, Rabu (8/4/2026).
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang—tertinggi sepanjang sejarah. Total kunjungan, termasuk wisatawan domestik, bahkan menembus 16,3 juta orang.
Namun, dibalik angka tersebut, muncul ketimpangan yang mulai terasa. Dengan asumsi kurs Rp 16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing diperkirakan mencapai Rp 176 triliun—lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.
Besarnya kontribusi tersebut justru berbanding terbalik dengan kesiapan infrastruktur di Bali.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegasnya.
Koster bahkan memaparkan berbagai persoalan yang hingga kini belum terselesaikan. Mulai dari abrasi pantai yang menggerus daya tarik destinasi, kemacetan kronis di kawasan wisata, krisis air bersih, hingga persoalan sampah yang kerap menjadi sorotan wisatawan.
Tak hanya itu, keterbatasan jalan dan pelabuhan juga dinilai semakin memperparah situasi.
Sejumlah proyek strategis seperti underpass Jimbaran, jalan Pesanggaran–Canggu, jalur wisata Klungkung–Karangasem, hingga jalan lingkar Bali Utara kembali diusulkan untuk dipercepat.
Masalah konektivitas juga belum menemukan solusi konkret. Lonjakan kendaraan dari Jawa saat musim libur masih menumpuk di satu titik penyeberangan, memicu antrean panjang yang berdampak pada kenyamanan wisatawan.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara (Buleleng) atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian dalam mengelola aset pariwisata terbesar Indonesia.
“Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” tegasnya.
Lasarus bahkan menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga kualitas Bali relatif kecil dibandingkan kontribusi ekonomi yang dihasilkan.
Ia mencontohkan penanganan abrasi pantai yang hanya membutuhkan dana maksimal Rp 4 triliun, semestinya anggaran tidak menjadi kendala.
Di sisi lain, aksesibilitas menuju Bali juga mulai dipertanyakan. Ketersediaan tiket pesawat, khususnya bagi wisatawan domestik, dinilai semakin sulit dan berpotensi menghambat pergerakan wisata.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah,” ujarnya.
Jika tidak segera dibenahi, bukan hanya kenyamanan wisatawan yang terancam, tetapi juga reputasi Bali sebagai destinasi kelas dunia. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya