RadarBuleleng.id - Menjamurnya pembangunan vila di Bali menuai sorotan serius dari pelaku industri pariwisata.
Bali Villa Rental Management Association (BVRMA) menilai ketimpangan data antara vila resmi dan yang beredar di platform online berpotensi memicu kebocoran pendapatan daerah.
Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata, jumlah vila yang terdaftar resmi hanya sekitar 12 ribu unit. Namun, di berbagai platform Online Travel Agent (OTA), jumlahnya melonjak hingga sekitar 370 ribu unit.
Ketua BVRMA Bali, Kadek Adnyana, menilai selisih yang sangat besar ini menjadi indikasi kuat adanya praktik usaha yang belum tertib regulasi, termasuk vila ilegal yang tidak menyumbang pajak.
“Banyak orang berusaha di Bali, tetapi tidak membayar pajak. Akibatnya, terjadi kerusakan infrastruktur dan kebocoran ekonomi. Subsidi justru dinikmati pihak yang tidak berhak,” ujarnya.
Menurut Adnyana, pertumbuhan vila yang pesat harus diimbangi dengan penataan yang lebih ketat.
Mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, standar operasional, hingga komitmen menjaga lingkungan dan budaya lokal.
Ia menegaskan, industri vila memiliki potensi besar sebagai penopang pariwisata berkualitas. Namun tanpa tata kelola yang baik, pertumbuhan tersebut justru berisiko merugikan Bali dalam jangka panjang.
"Industri vila memiliki potensi besar sebagai tulang punggung pariwisata berkualitas. Namun tanpa standarisasi dan tata kelola yang baik, pertumbuhan ini berisiko tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan SDM pada Dinas Pariwisata Bali, Ngurah Bagus Gede Pasek Wira Kusuma, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengintensifkan pendataan dan klasifikasi vila.
Pendataan dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dinas maupun desa adat guna memastikan akurasi data dari tingkat bawah hingga provinsi.
“Kami sudah bekerja sama dengan aparat desa, baik bendesa adat maupun perbekel. Pendataan ini penting agar ketika terjadi sesuatu, data sudah tersedia. Validitas data harus dibangun dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi,” jelasnya.
Ke depan, tantangan tak hanya pada jumlah pembangunan vila, tetapi juga kesadaran pemilik usaha dalam menjaga kualitas layanan dan lingkungan. Termasuk pengelolaan sampah serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga pariwisata tetap berkelanjutan, berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya