SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Kabupaten Buleleng masih bergelut dengan persoalan serius di sektor pendidikan. Hingga akhir 2025, daerah ini tercatat mengalami kekurangan lebih dari 1.000 guru untuk melayani siswa di berbagai jenjang sekolah, khususnya di SD dan SMP.
Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Made Sedana, menyebut persoalan kekurangan guru bukan hanya terjadi di Buleleng, melainkan hampir merata di seluruh Indonesia. Namun, kondisi tersebut perlu segera ditangani agar tidak berdampak pada hak belajar siswa.
“Pemicunya ada beberapa faktor. Yang pertama, karena Dapodik itu dikunci, tidak bisa lagi menerima honor. Kemudian yang pensiun itu cukup banyak setiap tahunnya. Sehingga Buleleng itu kekurangan ribuan guru,” ujarnya.
Sedana menjelaskan, sebagai langkah sementara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng telah melibatkan peran komite sekolah dan Dewan Pendidikan melalui program penyediaan asisten guru atau asisten mengajar.
Lewat skema tersebut, setidaknya bisa membantu persoalan kekurangan guru di Kabupaten Buleleng. Adapun skema asisten mengajar telah diterapkan di beberapa sekolah dasar.
Meski demikian, Dewan Pendidikan menilai solusi tersebut tidak bisa dijadikan jalan keluar jangka panjang. Koordinasi dengan pemerintah pusat mutlak dilakukan agar kekurangan guru tidak terus berlarut-larut.
Berdasarkan hitungan sementara, kekurangan guru di Buleleng mencapai 1.056 orang dan berpotensi terus bertambah seiring banyaknya guru yang memasuki masa pensiun setiap bulan.
“Karena setiap bulan itu pasti ada yang pensiun. Inilah yang harus dipikirkan pemerintah pusat, bagaimana guru pengganti ini untuk segera ada sehingga anak-anak itu bisa terlayani,” tegasnya.
Apabila tidak segera dicarikan jalan keluar, ia khawatir kekurangan guru akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Apalagi guru merupakan pilar utama dalam sistem pendidikan.
“Kalau pilarnya ini tidak kuat, rapuh, ya jelas dampaknya, imbasnya itu akan berpengaruh pada kualitas. Jangan sampai kualitas pendidikan kita berkurang karena faktor guru,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, menjelaskan bahwa data kekurangan 1.056 guru tersebut bersumber dari Dapodik per Desember 2025. Namun, sebagian kebutuhan sudah diisi oleh guru honorer.
“Sebenarnya itu sudah terisi sebagian, sebanyak 440 orang dari guru honorer. Memang mereka belum bisa masuk menjadi PPPK, tapi masih bisa dibayarkan honornya lewat dana BOSP,” jelasnya.
Pihaknya saat ini tengah melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi regulasi yang sesuai dengan kondisi daerah.
Harapannya ada kebijakan dan regulasi dari pusat yang tetap mengizinkan daerah menugaskan guru honor yang dibayar lewat dana BOS.
Selagi menanti kebijakan dari pemerintah pusat, Disdikpora Buleleng juga memetakan kembali penempatan guru di sejumlah sekolah.
Adapun pegawai dengan status PPPK yang belum mendapatkan jam mengajar, diupayakan agar bisa dimutasi ke sekolah lain yang lebih memerlukan.
“Pak bupati juga sudah menyetujui pemindahan PPPK yang tidak dapat jam mengajar. Jadi itu akan kami optimalkan ke sekolah-sekolah yang masih memerlukan guru,” demikian Surya Bharata. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya