SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Krisis tenaga pendidik di Kabupaten Buleleng, Bali, kian mengkhawatirkan.
Jika sebelumnya kekurangan guru diperkirakan 1.056 orang untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, data terbaru menunjukkan angka itu meningkat menjadi 1.134 orang pada 2025.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya menegaskan, kekurangan tersebut tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa.
Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, angka 1.134 itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP.
“Kalau kekurangan 1.134 guru ini tidak segera ditangani, kami yakin kualitas pendidikan akan menurun. Karena kemajuan dan kemunduran pendidikan sangat tergantung pada tenaga pendidik,” tegasnya.
Baca Juga: Pemprov Bali Usul Tutup 7 Lapangan Usaha untuk Investor Asing, Baru Satu Disetujui Kementerian
Menurut Ngurah Arya, distribusi guru dari pemerintah pusat memang sempat diwacanakan. Namun hingga kini belum ada kepastian realisasi.
Karena itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah cepat agar kualitas pendidikan tidak semakin tergerus.
DPRD Buleleng mendorong dua langkah strategis. Pertama, konsultasi secepatnya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait regulasi dan kebutuhan riil guru di Buleleng.
Kedua, membuka ruang pengangkatan asisten guru atau tenaga honorer, mengacu pada regulasi yang memungkinkan peran komite sekolah sebagaimana diatur dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Namun, opsi melibatkan masyarakat tidak sepenuhnya mudah. Arya menilai tidak semua orang tua mampu memberikan sumbangan sukarela untuk membiayai asisten guru.
“Kalaupun iurannya Rp 20 ribu dan tidak mengikat, bagi masyarakat miskin itu tetap berat. Tidak semua wali murid punya kemampuan,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pemerintah daerah tetap harus mengambil porsi tanggung jawab lebih besar, minimal 50 persen dari kebutuhan pembiayaan asisten guru jika opsi tersebut ditempuh.
Arya juga menyinggung keterbatasan fiskal daerah. Dengan kondisi APBD 2026 yang dinilai belum memungkinkan, ia mendorong agar pada 2027 dilakukan realokasi anggaran dengan skala prioritas yang lebih berpihak pada pendidikan.
“Kalau ada program lain yang belum skala prioritas, sebaiknya dialihkan dulu untuk menjawab kekurangan guru ini. Pendidikan adalah hak masyarakat dan wajib mendapat alokasi minimal 20 persen,” tegasnya.
Ia bahkan menyentil program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemenuhan tenaga guru seharusnya menjadi prioritas utama sebelum menjalankan program tambahan lainnya.
Legislator asal Gerokgak itu berharap pemerintah pusat bisa menyisihkan dana MBG untuk sektor pendidikan. Karena pemenuhan guru sangat mendesak.
DPRD Buleleng memastikan akan terus mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan pusat sekaligus menyiapkan langkah konkret di tingkat daerah agar krisis guru pada 2027 bisa teratasi.
“Angka 1.134 ini sudah di depan mata. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tahun 2027 harus ada solusi nyata,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya