SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Krisis kekurangan guru di Bali kian mengkhawatirkan. Sekitar 1.700 posisi guru SD hingga SMP tercatat kosong.
Kondisi tersebut memaksa sekolah bertumpu pada tenaga yang ada, bahkan tak jarang guru harus mengajar di luar bidang kompetensinya.
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha (FIP Undiksha), Prof. I Wayan Widiana, menilai situasi tersebut sebagai peringatan serius bagi masa depan pendidikan Bali.
Menurutnya, sejak era kerajaan hingga reformasi, pendidikan konvensional di Bali telah melahirkan generasi cerdas, kreatif, dan kuat dalam seni maupun intelektual. Namun kini, fondasi itu dinilai mulai rapuh.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Buleleng, dimana masih banyak siswa SMP belum lancar membaca dan berhitung.
Di Kabupaten Karangasem, sejumlah siswa bahkan terjerat praktik pinjaman online (pinjol), yang menunjukkan lemahnya literasi keuangan dan pengawasan sosial.
“Fenomena ini bukan sekadar masalah individu, tetapi cerminan kegagalan sistem pendidikan dan sosial dalam membekali anak-anak menghadapi tantangan modern,” tegasnya.
Di Buleleng sendiri, tercatat 1.056 posisi guru kosong, mayoritas di tingkat SD. Meski sebagian kebutuhan telah diisi sekitar 400 guru honorer non-PPPK, kekosongan masih signifikan.
Kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Mata pelajaran kontekstual seperti literasi finansial, literasi demokrasi, literasi teknologi informasi, hingga pembelajaran berpikir kritis sulit diterapkan optimal.
Widiana menilai persoalan ini bukan hanya soal jumlah guru, tetapi juga tata kelola pendidikan yang kurang inovatif, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta kebijakan rekrutmen yang kaku.
Akibatnya, mutu pendidikan kerap ditentukan oleh lokasi sekolah dan kondisi ekonomi orang tua.
“Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, mimpi Indonesia Emas 2045 mulai tampak rapuh. Generasi emas tidak lahir dari slogan, tetapi dari kelas yang diisi guru cukup, kompeten, dan dihargai,” tegasnya.
Ironisnya, Bali sebenarnya memiliki banyak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti Universitas Pendidikan Ganesha, Institut Mpu Kuturan, Universitas Mahasaraswati, dan UPMI Bali.
Setiap tahun, ribuan lulusan pendidikan siap terjun mengajar. Namun regulasi ASN/PPPK yang rigid membuat mereka tidak bisa langsung terserap di sekolah negeri.
Solusinya, Widiana mendorong pendekatan kolaboratif dan pragmatis. Pemerintah daerah, menurutnya, bisa menggandeng kampus LPTK untuk merekrut asisten guru atau guru bantu.
Mahasiswa semester akhir dapat dilibatkan sebagai pendamping atau pengisi sementara kekosongan.
Selain itu, guru senior yang telah pensiun tetapi masih kompeten bisa diajak kembali mengajar, seperti praktik di Australia.
Program volunteer atau relawan pendidikan di sekolah juga bisa menjadi opsi untuk mengatasi kekosongan sementara.
“Ini bukan untuk merekrut guru tetap ASN, tapi mengisi kekosongan sementara dengan pola kolaborasi,” usulnya.
Menurutnya, jika langkah tersebut ditempuh, transformasi dan akselerasi pendidikan di Bali dapat mulai bergerak. Tidak boleh ada ruang kosong dalam pendidikan, sebab masa depan generasi Bali dipertaruhkan.
Alhasil, kini keputusan ada di tangan pemerintah. Berani berinovasi dan menyediakan anggaran, atau membiarkan krisis guru terus membayangi kualitas pendidikan Bali. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya