Politik dinasti menjadi sorotan publik pada Pemilu 2024. Mengusung keluarga sebagai calon pada sebuah kontestasi politik, dianggap tidak etis. Politisi ramai-ramai bersilat lidah. Sementara di Bali, politisi diam-diam membangun dinasti politik yang berpotensi mengarah pada oligarki.
CALON anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrat, Gede Ghumi Asvatham mengunggah sebuah video di akun instagramnya @gedeghumiasvatham. Video tersebut diunggah pada 9 Mei 2023.
Dalam video berkelir logo Partai Demokrat itu, terlihat Ghumi sedang berbincang dengan sejumlah Warga Negara Asing. Dalam caption, Ghumi menulis sebagai berikut: Salah satu peran anggota legislatif adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Sebagai anak muda yang ingin berkontribusi untuk daerah, kemampuan berbahasa Inggris di era sekarang sudah menjadi sebuah keharusan. Banyak peluang dari luar yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan daerah.
Video itu menjadi menarik. Karena di dalam video tersebut juga terekam sosok Bupati Jembrana, I Nengah Tamba. Dalam video Tamba tampak mengenakan baju kemeja berwarna putih.
I Nengah Tamba merupakan ayah dari Gede Ghumi Asvatham. Sejak 2023, Ghumi sudah ikut dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tamba. Pada Pemilu 2024, Ghumi ikut kontestasi sebagai caleg DPRD Bali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Jembrana.
Pada ajang kontestasi, Ghumi bersama relawannya kerap memasang baliho berwarna biru, khas warna Partai Demokrat.
Dalam berbagai baliho, wajah Nengah Tamba juga kerap dipasang pada bagian atas. Belakangan, Ghumi berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Bali dengan perolehan sebanyak 29.941 suara.
Selain Ghumi ada juga sosok Agung Bagus Pratiksa Linggih yang notabene politisi Partai Golkar.
Pria yang akrab disapa Ajus awalnya banyak beraktivitas pada sektor bisnis. Namun pada Pemilu 2024, Ajus mengikuti kontestasi sebagai caleg DPRD Bali dari Dapil Kabupaten Buleleng.
Selama masa kampanye, baliho-baliho yang dipasang Ajus sering berdampingan dengan baliho ayahnya, yakni Gde Sumarjaya Linggih. Sumarjaya Linggih alias Demer merupakan anggota DPR RI yang sudah duduk di Senayan sejak 20 tahun terakhir.
Apabila baliho atau spanduk itu dipasang di wilayah Kabupaten Buleleng, maka akan terlihat sosok Demer, Ajus, dan seorang caleg tingkat kabupaten.
Tak hanya itu Demer dan putranya kerap berkampanye bersamaan di sejumlah lokasi. Salah satunya berlangsung di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, pada Januari lalu.
Berdasarkan hasil Pemilu 2024, Demer dan putranya sama-sama berhasil lolos ke parlemen. Demer lolos ke Senayan dengan perolehan 100.747 suara. Sementara Ajus akan berkantor di Jalan Kusuma Atmaja, Renon, setelah berhasil mengantongi 12.092 suara.
Selain Nengah Tamba dan Demer yang mengorbitkan putranya menjadi politisi, ada juga sosok Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta. Giri juga mendorong putranya, Bima Nata sebagai anggota DPRD.
Pada Pemilu 2024, Bima Nata maju sebagai caleg DPRD Badung dari Dapil Kecamatan Petang. Dia berhasil menang dengan perolehan sebanyak 10.480 suara.
Setelah terpilih, Bima Nata semakin intens terlibat dalam kegiatan ayahnya. Bima kerap mengikuti agenda Badung Angelus Bhuana kendati dia belum dilantik sebagai pejabat publik. Agenda ini merupakan agenda Bupati Giri Prasta yang membagikan dana hibah dan bansos kepada kelompok masyarakat di seluruh Bali.
Tatkala Pemkab Badung menggelar program Badung Angelus Bhuana di Kabupaten Buleleng pada Jumat (5/4/2024), Bima Nata juga tampak hadir. Giri Prasta tak menampik bila dirinya sengaja mengajak putranya mengikuti agenda Badung Angelus Bhuana.
“Hari ini tyang ngajak anak tyang Bima, karena dia biar tahu bahwa neneknya Bima adalah dari Buleleng, tepatnya dari Desa Banjar,” ujarnya.
Ketiga sosok itu hanyalah beberapa dari sekian banyak politisi yang berafiliasi dengan pejabat publik hingga tokoh partai politik. Pada Pemilu 2024, ada 428 kursi yang diperebutkan. Mulai dari tingkat DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPD RI, serta DPR RI.
Dari 428 kursi itu, tercatat ada 34 orang politisi yang punya afiliasi dengan pejabat publik dan tokoh politik. Paling banyak adalah PDI Perjuangan sebanyak 18 orang politisi, Golkar 10 orang politisi, Demokrat sebanyak 4 orang politisi, serta Gerindra sebanyak 2 orang politisi.
Lihat grafis selengkapnya di sini.
Contohnya, I Nyoman Adi Wiryatama. Pria yang kini duduk sebagai Ketua DPRD Bali ini berhasil lolos sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bali pada Pemilu 2024. Sementara putranya, Gede Made Dedy Pratama lolos sebagai anggota DPRD Tabanan.
Kemudian ada nama I Bagus Alit Sucipta yang lolos sebagai anggota DPRD Bali. Pria yang akrab disapa Gus Bota itu juga berhasil meloloskan istrinya, Putu Yunita Oktarini sebagai anggota DPRD Badung.
Sementara adik dari Gus Bota, yakni I Bagus Jagra Wibawa terpilih sebagai anggota DPRD Denpasar.
Sosok yang paling menonjol adalah I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya. Sejumlah kerabatnya pernah dan sedang memegang jabatan publik.
Contohnya kakak iparnya, adalah Anak Agung Puspayoga, yang mantan Menteri Koperasi dan UMKM.
Kedua kakak Marhaendra kini masih memegang jabatan publik. Yakni Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dan I Gusti Ayu Bintang Dharmawati yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Bupati Karangasem, I Gede Dana juga meloloskan kedua anaknya ke DPRD. Ni Kadek Yulita Sinta Dewi lolos ke DPRD Karangasem, sementara I Putu Suryandu Willyan Richart lolos ke DPRD Bali.
Di Partai Gerindra juga ada keluarga yang saling berkelindan, lolos ke kursi legislatif. Yakni pasangan suami istri I Nyoman Suyasa dan Kadek Weisya Kusmiadewi.
Suyasa adalah Wakil Ketua DPRD Bali periode 2019-2024. Pada Pemilu 2024, dia kembali terpilih sebagai anggota DPRD Bali. Sementara istrinya, Kadek Weisya kembali terpilih sebagai anggota DPRD Karangasem.
Selain itu, keponakan Suyasa, yakni Ni Wayan Pramestia Kumala Dewi juga lolos sebagai anggota DPRD. Dia akan dilantik sebagai anggota DPRD Karangasem. Dia berhasil lolos hanya dengan berbekal 631 suara saja.
Partai politik di Bali punya alasan tersendiri mengapa mereka pada akhirnya mencalonkan sosok yang berafiliasi dengan pejabat publik atau keluarga tokoh publik. Meski pada akhirnya hal itu membangun politik dinasti dan memicu praktik oligarki.
Lihat grafis selengkapnya di sini.
Ketua DPD Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan dari sisi aturan dalam AD/ART Partai Golkar tidak ada yang dilanggar. Alasan mencalonkan orang yang memiliki ikatan atau hubungan dengan tokoh Golkar bukan karena keluarga tapi loyalitas kepada partai.
“Dari sisi aturan internal tidak masalah, diperbolehkan. Yang dituntut adalah loyalitasnya kepada partai bukan kepada keluarga dan kewajiban menjaga nama baik partai,” ungkap Politisi asal Desa Banyuatis, Buleleng ini.
Di tempat terpisah, Sekretaris DPD Demokrat Bali, I Made Sada mengaku partai sengaja memilih calon-calon yang punya afiliasi dengan pejabat publik. Alasannya tingkat elektabilitas mereka lebih tinggi ketimbang caleg lainnya.
Contohnya, anak Bupati Jembrana, I Gede Gumi Aswatham. Ayahnya, I Nengah Tamba sudah sejak lama menjadi kader Demokrat. Sebelum duduk sebagai Bupati Jembrana, Tamba juga pernah menjadi anggota DPRD Bali.
Gumi kemudian meneruskan jejak ayahnya. Dia masuk dalam jajaran pengurus DPD Demokrat Bali periode 2021-2025. Pertimbangan lainnya, tentu saja alasannya lebih mudah mendapat perolehan suara karena sudah dikenal publik.
“Yang menjadi pertimbangan mencalonkan caleg yang ada afiliasi atau hubungan dengan tokoh publik adalah caleg tersebut lebih mudah dijual karena faktor popularitas dan tingkat keterpilihan lebih tinggi, serta memiliki DNA Politik dan negarawan yang mirip dengan tokoh publik tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam mekanisme pemilihan calon legislatif, Partai Demokrat mengutamakan anggota Demokrat yang sudah melalui proses kaderisasi di internal Partai Demokrat. Terutama mereka yang sudah duduk di struktur pengurus Demokrat. Baik di PAC, DPC, DPD, maupun DPP.
Demokrat juga membuka peluang bagi tokoh masyarakat yang ada di daerah pemilihan (dapil) tersebut jika tidak memenuhi kuota calon.
“Tentunya untuk tokoh masyarakat setempat yang ingin maju sebagai caleg Demokrat melewati proses fit and proper test oleh panitia seleksi caleg,” katanya.
Pria yang akrab disapa Dego ini, menegaskan hal utama yang menjadi syarat dalam menjaring caleg adalah popularitas dan tingkat keterpilihan atau elektabilitas di masyarakat di dapilnya.
“Faktor utamanya yang menjadi pertimbangan dalam menjaring caleg adalah popularitas dan tingkat keterpilihan/elektabilitas di masyarakat terutama di dapilnya,” tandasnya.
PDIP juga punya alasan serupa. Partai berlogo kepala banteng itu memilih caleg-caleg yang punya relasi keluarga dengan para politisi dan tokoh, semata-mata persoalan elektabilitas.
Partai memandang mereka punya kans besar meraup suara dan kursi di parlemen. Kendati para caleg ini tidak duduk di struktural partai, tapi mereka dipercaya maju sebagai caleg.
“Jadi kaderisasi sudah. Tapi masuk struktur yang belum,” kata Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali Tjokorda Gede Agung
Tjok Agung menyebut, kendati hanya kader biasa, mereka punya elektabilitas yang lebih baik dibandingkan kader-kader yang duduk di struktural. Selain itu secara tidak tersirat mereka memang dikader untuk melanjutkan tongkat estafet jabatan sebagai anggota dewan.
”Selain (faktor) kerabat tapi tergantung bagaimana mereka di masyarakat. Dikenal orang tuanya, tapi kalau tidak bisa bermasyarakat susah juga,” ungkap pria yang juga Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bali itu.
Harta dan Relasi Kuasa
Niat para politisi memproyeksikan anggota keluarga mereka, ditengarai tidak lepas dari pengaruh harta dan relasi kuasa. Dalam hal harta misalnya, sejumlah politisi tercatat memiliki kenaikan harta yang signifikan.
Contohnya I Nyoman Adi Wiryatama yang kini masih memangku jabatan sebagai Ketua DPRD Bali. Sebagai ilustrasi saja, Pada tahun 2002, saat masih menjabat sebagai Bupati Tabanan, harta kekayaan Adi Wiryatama sebanyak Rp 1,9 miliar.
Kemudian pada tahun 2018, saat dia duduk sebagai Ketua DPRD Bali, hartanya tercatat sebanyak Rp 17,8 miliar. Lalu 4 tahun kemudian naik signifikan menjadi Rp 46,62 miliar pada tahun 2022.
Komponen kenaikan harta terbesar terjadi pada komponen harta lainnya. Pada tahun 2018, Adi Wiryatama tidak memiliki harta lain. Kemudian pada tahun 2020 muncul komponen harta lain mencapai Rp 26,6 miliar, lalu naik menjadi Rp 30,6 miliar pada tahun 2022.
Sayangnya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak ada penjelasan secara pasti soal harta lain tersebut.
Harta kekayaan Ketua DPC PDI Perjuangan Gianyar, I Made Mahayastra juga mengalami kenaikan signifikan.
Pada tahun 2008, saat dia masih duduk sebagai anggota DPRD Gianyar, harta kekayaan Mahayastra tercatat sebanyak Rp 747,32 juta.
Pada 2012 hartanya naik menjadi Rp 7,7 miliar. Berselang 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2023 harta kekayaan Mahayastra naik jadi Rp 36,49 miliar.
Komponen kekayaan Mahayastra yang mengalami kenaikan tinggi adalah komponen tanah dan bangunan. Pada 2003, harta kekayaan komponen tanah dan bajngunan mencapai Rp 137,5 juta. Kemudian pada 2023, hartanya dari tanah dan bangunan menyentuh angka Rp 23,15 miliar.
Mengacu pada LHKPN yang diterbitkan KPK pada 2023, Mahayastra tercatat memiliki 23 bidang tanah. Tanah-tanah itu meliputi di Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Tabanan.
Para politisi juga diduga sengaja mengorbitkan keluarganya karena kepentingan relasi kuasa. Apabila sanak saudara mereka masih berada di lingkungan berkuasa, maka mereka masih menjadi keluarga terpandang.
Dosen Komunikasi Politik di Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Mpu Kuturan, Komang Agus Widiantara mengungkapkan fenomena politik oligarki tersebut sebenarnya cukup menarik.
Praktik oligarki itu menjadi sorotan saat Gibran Rakabuming Raka yang juga anak dari Presiden Joko Widodo, mengikuti kontestasi sebagai Calon Wakil Presiden.
Tatkala itu kader-kader PDI Perjuangan, baik itu tokoh maupun pentolan PDI Perjuangan menyoroti dengan keras. Termasuk pimpinan partai dan pengurus partai.
“Menariknya, kader-kader PDIP di daerah justru melakukan hal tersebut. Itu menjadi potret bahwa oligarki itu dalam tanda kutip menjadi sebuah ‘kebutuhan’ karena itu menjadi sumber daya yang dibutuhkan,” ujarnya.
Agus menyebut pada Pemilu 2024, anak-anak para penguasa di daerah, seluruhnya berhasil melenggang ke parlemen. Hal itu terjadi di Badung, Jembrana, dan Karangasem. Bahkan mereka mendapatkan suara yang sangat signifikan.
“Jika itu hanya mengandalkan personal branding mereka pribadi tanpa embel-embel keluarga, anak pejabat atau elite, saya kira tidak seperti itu. Bahkan mungkin saja tidak dipilih,” ujarnya.
Menurutnya jejak para politisi Bali membangun oligarki berdasarkan pilihan rasional para elite penguasa. Mereka ingin mewariskan rekam jejak politik keluarga mereka.
Selain itu, cost politik yang dikeluarkan lebih murah dan mudah, karena mereka sudah memiliki mesin partai yang solid untuk melenggang ke parlemen.
Masyarakat idealnya menjadi pemilih yang cerdas tatkala melihat praktik-praktik dinasti tersebut. Sebab bila dibiarkan lama kelamaan hal itu menjadi sebuah oligarki, sehingga kebijakan-kebijakan strategis sebuah wilayah dikendalikan oleh keluarga politisi tertentu.
Sayangnya masyarakat justru semakin pragmatis, terutama para pemilih tradisional. “Apalagi kalau sudah disusui bansos. Jadi bansos itu menjadi semacam candu, sehingga siapapun yang terpilih, khususnya dari trah politik oligarki diharapkan bisa melanjutkan bansos atau bantuan ke desa,” ujarnya.
Pemilih-pemilih cerdas sebenarnya mulai tumbuh. Mereka juga mulai bersuara melalui media sosial. Hanya saja mereka belum mampu membalikkan keadaan.
Lebih lanjut Agus mengatakan, para politisi itu ditengarai sengaja melanggengkan rekam jejak keluarga mereka di ranah politik. Sehingga mereka mendapat akses ekonomi, modal sosial, modal politik, dan yang terpenting adalah jejaring.
“Harapannya mereka yang terpilih meneruskan agenda keluarga dalam politik untuk melakukan pembangunan di sebuah daerah. Karena kita bicara sumber daya, konteks politik dan ekonomi juga menjadi mencolok. Yang dikhawatirkan adalah, setelah jadi akhirnya akan ada praktik bagi-bagi kekuasaan lewat legislatif,” demikian Agus. (*)
(Artikel berita ini merupakan bagian kedua liputan berbasis jurnalisme data yang disusun RadarBuleleng.id terkait dengan Pemilu 2024. Artikel pertama telah diterbitkan pada Februari 2024. Laporannya dapat diakses pada: Dinasti Politik di Bali: Jejak Keluarga Politisi pada Pemilu 2024. Liputan ini Didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia).
Editor : Eka Prasetya