SINGARAJA, radarbuleleng.id - Debat pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buleleng 2024 yang berlangsung pada Rabu lalu (23/10) pukul 19.00-21.00 Wita berlangsung menarik.
Meski di awal terkesan lembek, namun di segmen terakhir kedua pasangan calon (paslon) malah melakukan aksi yang tidak terduga.
Dari pantauan di Banyualit Spa 'n Resort Lovina atau Hotel Banyualit, massa pendukung kedua paslon, baik I Nyoman Sugawa Korry dan Gede Suardana (Ok Gas) serta I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna (JOSS 24), meramaikan tempat sesuai dengan masing-masing kursi undangan.
Dari keempat segmen debat yang berlangsung, saat penyampaian jawaban berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan, debat terkesan lembek dan tidak bergairah. Kedua paslon tampak kurang menggigit dalam memberikan jawaban.
Namun saat di sesi terakhir, saat kedua paslon diberikan kesempatan untuk saling bertanya, terjadi keseruan di dalam ruangan.
Saat paslon Ok Gas menyampaikan jawaban yang menyelipkan kalimat bandara Bali utara, langsung ditertawakan oleh pendukung dari paslon JOSS 24. Ini terjadi berulang kali.
Bahkan menariknya, Sutjidra sempat salah menyebut nomor urutnya.
JOSS 24 yang nomor urut 2, malah menyebut dirinya bernomor urut 1. Hal ini sempat ditertawakan oleh banyak pihak.
Serunya perdebatan pun terjadi saat paslon JOSS 24 menanyakan terkait program Jaminan Kesehatan Buleleng Sakti (JKBS) yang dimiliki Ok Gas.
Menurut JOSS 24, program tersebut sangat tidak mungkin direalisasikan, sebab sudah ada jaminan kesehatan terpusat yakni BPJS Kesehatan.
Bahkan BPJS Kesehatan dan JKBS, kata Sutjidra, tidak mungkin disatukan. Karena berkaca dari program Krama Bali Sejahtera (KBS) milik Wayan Koster, ternyata sulit terealisasi karena terbentur aturan.
Ditanyakan tentang hal itu, Sugawa Korry menyatakan pihaknya mampu merealisasikan program JKBS serta mendongkrak PAD Buleleng. Karena menurutnya, Ok Gas sudah memiliki sejumlah strategi terkait hal itu yang paripurna dan profesional.
Program tersebut, kata Sugawa Korry, hanya sebuah istilah saja. Tetapi implementasinya nanti akan tetap berkoordinasi dengan BPJS dan tetap mengacu pada undang-undang yang ada.
Program mereka pun disebut hanya menyempurnakan program yang sudah ada saja, salah satunya mengenai kekurangan dana.
Ia pun menyebutkan, banyak masalah pada pelayanan kesehatan yakni terblokirnya kartu kesehatan.
Yang ternyata akibat keterbatasan dana, lanjut Sugawa Korry, akibat adanya defisit anggaran, Pemerintah Provinsi Bali mencabut bantuan dana Rp 30 miliar.
Sutjidra pun mengingatkan kembali, bahwa saat pembahasan KBS di DPRD Bali, Sugawa Korry masih ada di DPRD Bali.
Sutjidra pun mengatakan bahwa ia merupakan salah satu perancang dan perintis KBS.
Ia pun menegaskan bahwa jaminan kesehatan yang digaungkan oleh paslon nomor urut 1 yakni Sugawa-Suardana, tidak mungkin terealisasi.
”Saya sudah jelasin, KBS itu saya pelakunya, jadi saya tahu. Artinya tidak ada sistem jaminan kesehatan selain BPJS kesehatan untuk pemerintah. Kecuali asuransi kesehatan swasta. Kalau jawaban paslon 1 itu ngeles, tidak, karena masing-masing kan punya visi-misi,” jawab Sutjidra.
Namun Sugawa Korry menganggap Sutjidra-Supriatna tidak paham dengan program JKBS. Sebab program tersebut hanya menyempurnakan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Buleleng.
Pihaknya pun akan menyempurnakan UTC dengan tetap berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Yang intinya memberikan pelayanan kesehatan gratis.
”Kalau saya melihat, tidak mampu meningkatkan PAD ini kan pesimis, kalau saya optimis. Caranya apa? Dengan menerapkan sistem online,” ujarnya.
Katanya, pelaksanaan JKBS juga bersinggungan dengan peningkatan PAD Buleleng.
Sebab dengan meningkatnya PAD, maka akan melancarkan semua program untuk masyarakat. Dengan menutup semua kekurangan pelayanan kesehatan.
”Contohnya yang ke rumah sakit tidak mendapat pelayanan, terblokir, yang kebetulan dia punya anggota DPRD Bali, jadi gampang dia. Tapi kalau enggak? Oleh karena demikian, maka kita harus atasi ini,” lanjutnya.***
Editor : Donny Tabelak