Bali Birokrasi Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum Kriminal Kesehatan Kuliner Nasional Nusantara Olahraga Otomotif Pariwisata Pendidikan Politik Sosial Budaya Update Buleleng

Kurangi Perjalanan Dinas, DPRD Bali Klaim Hemat Anggaran Rp 21 Miliar

Ni Kadek Novi Febriani • Selasa, 7 April 2026 | 11:49 WIB
SEMETON BULDOG: Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya. PDIP menunjuk pria yang akrab disapa Dewa Jack itu sebagai Ketua DPRD Bali.
SEMETON BULDOG: Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya. PDIP menunjuk pria yang akrab disapa Dewa Jack itu sebagai Ketua DPRD Bali.

 

RadarBuleleng.id – Dampak ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel dan Iran, mulai dirasakan hingga ke daerah. 

Pemerintah pun mengambil langkah efisiensi, termasuk di lingkungan DPRD Bali yang melakukan refocusing anggaran hingga Rp 21 miliar.

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab disapa Dewa Jack, mengungkapkan pemangkasan anggaran tersebut terutama berasal dari pos perjalanan dinas.

“Iya, ada penghematan di DPRD sendiri, mencapai Rp 21 miliar dari perjalanan dinas,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Selain perjalanan dinas, efisiensi juga menyasar biaya bahan bakar minyak (BBM) serta konsumsi kegiatan. 

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian APBD induk 2026, seiring kondisi ekonomi yang dinilai perlu diantisipasi sejak dini.

Dengan kebijakan ini, kegiatan perjalanan ke luar daerah akan lebih selektif. DPRD hanya akan memprioritaskan agenda yang bersifat mendesak, seperti pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) maupun inspeksi lapangan.

“Melihat situasi ke depan sampai September menuju Oktober, itu sekitar Rp 21 miliar,” jelas politisi asal Buleleng itu.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Bali, Ketut Nayaka, menyebutkan bahwa total efisiensi anggaran mencapai 10 persen dari belanja yang ada. 

Dana hasil penghematan ini akan dialihkan untuk program prioritas, seperti perbaikan kawasan hutan, pengelolaan sampah, hingga infrastruktur jalan.

“APBD induk dilakukan refocusing sudah sesuai arahan Mendagri. Diperbaiki supaya lebih baik lagi, kurang lebih Rp 21 miliar,” terangnya.

Di sisi lain, DPRD Bali juga mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat mulai 10 April, mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pejabat eselon II tetap diwajibkan hadir di kantor untuk menjaga koordinasi.

“WFH mengikuti pusat. Yang tetap di kantor eselon II, kemungkinan didampingi kabag agar tidak sendiri. Sedangkan anggota DPRD menyesuaikan jika ada kunjungan,” ujar Nayaka.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas kinerja DPRD. 

Pemanfaatan teknologi digital seperti rapat daring akan dioptimalkan untuk mendukung aktivitas dewan, termasuk kerja panitia khusus yang kerap turun ke lapangan.

“Apalagi sekarang ada zoom meeting. Itu cukup membantu efisiensi,” pungkasnya. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

 

Editor : Eka Prasetya
#efisiensi #anggaran #perjalanan dinas #buleleng #dprd bali