SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, I Gede Harja Astawa, mengingatkan Pemprov Bali agar tidak larut dalam euforia setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kalinya.
Menurutnya, masih banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait infrastruktur dan pelanggaran tata ruang.
Politisi asal Buleleng itu menilai pemerataan pembangunan infrastruktur di Bali masih belum optimal.
Ia menyoroti sejumlah ruas jalan yang rusak, khususnya di Kabupaten Buleleng, yang dinilai kerap lambat mendapatkan penanganan.
"Masukan bagi saya itu penting agar kebutuhan riil masyarakat terpenuhi, terutama infrastruktur. Kami masih melihat, khususnya di Buleleng, ada jalan rusak yang dibiarkan dan baru ditindaklanjuti setelah masyarakat menyampaikan keluhan," ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Selain kondisi jalan, Harja juga menyoroti minimnya penerangan jalan di sejumlah wilayah. Keluhan tersebut, kata dia, hampir selalu muncul saat dirinya melakukan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di tingkat desa maupun dusun.
"Ketika kami reses, kepala desa maupun kepala dusun sering menyampaikan bahwa masih banyak ruas jalan yang belum memiliki penerangan memadai," katanya.
Tak hanya infrastruktur, anggota Komisi I DPRD Bali itu juga mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang, alih fungsi lahan, pembabatan hutan, hingga reklamasi.
Ia menilai masih terdapat sikap pembiaran terhadap sejumlah persoalan lingkungan yang terjadi di Bali.
Harja mencontohkan dugaan pembabatan hutan dan aktivitas reklamasi yang terjadi di kawasan Bukit Ser, Desa Pemuteran.
Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
"Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah serius menangani persoalan tata ruang, pembabatan hutan, dan reklamasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah," tegasnya.
Terlepas dari hal itu, Harja menegaskan bahwa capaian opini WTP seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah, bukan sekadar pencapaian administratif.
"Bagi saya, WTP jangan hanya menjadi euforia formal. Catatan dan rekomendasi dari BPK harus dijadikan cambuk untuk memperbaiki kinerja serta lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur," tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya