Jurnalis Radar Buleleng, Eka Prasetya, mendapat kesempatan mengikuti program China International Press Communication Centre (CIPCC). Program ini diikuti 100 jurnalis dari 90 negara. Ia akan tinggal di Beijing, Tiongkok, hingga bulan Agustus mendatang. Berikut catatan perjalanannya.
"Ketika Partai Komunis Tiongkok didirikan pada 1921, anggotanya hanya 53 orang."
Kalimat itu dilontarkan Lu Keli, dosen School of Marxism Renmin University of China (RUC), di hadapan puluhan jurnalis dari Asia Pasifik, Afrika, dan Karibia yang mengikuti program China International Press Communication Center (CIPCC), Jumat (26/6/2026).
Sulit membayangkan organisasi politik yang lahir dari hanya puluhan orang itu kini berkembang menjadi partai dengan lebih dari 100 juta anggota.
Namun, bagi Tiongkok, angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya tersimpan perjalanan panjang revolusi, pergantian zaman, hingga transformasi negara menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Di ruang kuliah Lide Building, Kampus Renmin University of China, para peserta CIPCC diajak menelusuri sejarah tersebut melalui kuliah bertajuk “History and Achievements of the Communist Party of China”.
Menariknya, Lu Keli justru mengawali paparannya dengan fakta yang jarang diketahui.
Meski memiliki lebih dari 100 juta anggota, Partai Komunis Tiongkok (PKT) bukanlah partai politik dengan jumlah anggota terbesar di dunia.
"Di India jumlah anggota partai politik terbesar bahkan mencapai sekitar 200 juta orang," ujarnya.
Bagi para jurnalis, kuliah itu bukan sekadar mempelajari sejarah sebuah partai politik. Lebih jauh, sesi tersebut membuka cara pandang Tiongkok dalam menjelaskan fondasi ideologi yang menjadi dasar pembangunan negaranya selama lebih dari satu abad.
Lu menjelaskan, komunisme yang berkembang di Tiongkok tidak sepenuhnya mengikuti pola Uni Soviet.
Pada masa awal berdirinya, PKT memang banyak menerima dukungan dari Soviet. Namun, menurutnya, Beijing sejak awal memilih merumuskan model pembangunan sendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah negaranya.
"Tiongkok mencari bentuk komunismenya sendiri. Kami memang mendapatkan banyak bantuan dari Soviet pada masa awal, tetapi itu tidak berarti komunisme Tiongkok dan Soviet sama," katanya.
Pencarian itu, lanjut Lu, menjadi salah satu kunci perjalanan panjang PKT.
Periode 1949 hingga 1956 disebut sebagai fase penting setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah saat itu dihadapkan pada berbagai tantangan besar, mulai konsolidasi politik, reformasi agraria, stabilisasi ekonomi, hingga penyatuan wilayah nasional.
Di saat bersamaan, Tiongkok juga terlibat dalam Perang Korea yang dalam narasi resmi negara itu dikenal sebagai Perang Menentang Agresi Amerika Serikat dan Membantu Korea.
Menurut Lu, fondasi yang dibangun pada periode tersebut menjadi pijakan bagi transformasi Tiongkok pada dekade-dekade berikutnya.
Dalam pemaparannya, Lu membagi perjalanan PKT ke dalam beberapa fase besar.
Dimulai dari Revolusi Demokratis Baru yang menitikberatkan perjuangan melawan imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme birokrat. Peserta diajak menelusuri berbagai tonggak sejarah, mulai Gerakan 4 Mei 1919, berdirinya PKT pada Juli 1921, Pemberontakan Nanchang, Long March, hingga Perang Perlawanan terhadap Agresi Jepang.
Salah satu peristiwa yang mendapat sorotan khusus adalah Pertemuan Zunyi pada Januari 1935. Pertemuan tersebut menjadi titik balik revolusi setelah Mao Zedong dikukuhkan sebagai pemimpin utama partai.
Perjalanan kemudian berlanjut menuju fase pembangunan sosialisme, reformasi dan keterbukaan, hingga Era Baru Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok yang identik dengan kepemimpinan Presiden Xi Jinping.
Dalam narasi resmi PKT, era tersebut ditandai berbagai pencapaian, mulai pengentasan kemiskinan, modernisasi negara, penguatan institusi, hingga target besar peremajaan bangsa Tiongkok.
Namun, sesi yang paling hidup justru terjadi ketika diskusi dimulai.
Salah seorang peserta mengangkat fenomena yang kini banyak terjadi di berbagai negara, yakni menurunnya minat generasi muda terhadap organisasi politik.
Jawaban Lu terdengar penuh keyakinan.
"Saya yakin Partai Komunis Tiongkok tidak pernah khawatir dengan kekurangan kader karena banyak sekali yang antre mendaftar menjadi anggota partai," ujarnya.
Ia menjelaskan, menjadi anggota PKT bukan perkara mudah. Seorang pendaftar bisa menunggu dua hingga lima tahun sebelum diterima secara resmi.
Calon anggota juga harus memenuhi berbagai persyaratan, mulai berusia minimal 18 tahun, memahami Marxisme, sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, hingga mempelajari pemikiran tokoh-tokoh partai seperti Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Xi Jinping.
Bahkan, menurut Lu, banyak mahasiswa mulai mengajukan diri menjadi anggota sejak masih duduk di bangku kuliah. Jika belum lolos, mereka akan kembali mendaftar setelah memasuki dunia kerja.
Jawaban tersebut mengundang perhatian para peserta.
Di tengah kecenderungan generasi muda di berbagai negara yang semakin menjauh dari politik, Tiongkok justru menampilkan realitas berbeda. Partai yang telah berusia lebih dari satu abad itu masih mampu menarik jutaan anak muda untuk bergabung. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya