Lewat Forum Hukum Internasional di Beijing, Guru Besar UI Bawa Suara Indonesia

Jurnalis Radar Buleleng, Eka Prasetya, mendapat kesempatan mengikuti program China International Press Communication Centre (CIPCC). Program ini diikuti 100 jurnalis dari 90 negara. Ia akan tinggal di Beijing, Tiongkok, hingga bulan Agustus mendatang. Berikut catatan perjalanannya.

Di antara deretan jas hitam para diplomat dan akademisi dunia, satu sosok perempuan berhijab krem dengan balutan batik Indonesia mencuri perhatian. 

Bukan hanya karena penampilannya yang berbeda, tetapi juga karena ia menjadi satu-satunya pembicara asal Indonesia dalam 4th Forum on Developing Countries and International Law di Crowne Plaza Beijing, Tiongkok, pada 24-25 Juni 2026.

Perempuan itu adalah Prof. Yetty K. Dewi, Guru Besar Hukum Ekonomi dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

Di forum yang mempertemukan pakar hukum internasional, diplomat, akademisi, hingga pembuat kebijakan dari berbagai negara berkembang itu, Yetty membawa satu isu yang belakangan ramai diperbincangkan dunia: hilirisasi mineral Indonesia.

Forum yang diselenggarakan Chinese Society of International Law, Wuhan University Institute of International Law, dan Asian Academy of International Law tersebut menjadi ruang diskusi mengenai masa depan hukum internasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang, konflik kawasan, hingga tantangan baru seperti kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan kesehatan global.

Wakil Presiden Chinese Society of International Law sekaligus Direktur Wuhan University Academy of International Law and Global Governance, Prof. Xiao Yongping, mengatakan negara-negara berkembang selama ini bukan sekadar mengikuti perkembangan hukum internasional, tetapi ikut membentuknya.

Menurutnya, di tengah berbagai gejolak dunia, negara-negara berkembang perlu memperkuat kerja sama untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum internasional dan memperjuangkan tata kelola global yang lebih adil.

"Negara-negara berkembang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum internasional dan menjadi kekuatan penting dalam mempertahankan multilateralisme," ujarnya.