RadarBuleleng.id - Penyaluran berbagai bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai bergerak signifikan.
Sejumlah bank penyalur melaporkan masuknya saldo ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), terutama bagi KPM peralihan dari PT Pos ke KKS baru.
Bank Mandiri menjadi penyalur dengan peningkatan saldo paling besar, terutama untuk pemilik KKS baru yang menerima lebih dari satu jenis bantuan dalam waktu bersamaan.
Sejumlah KPM terpantau menerima hingga empat program sekaligus dalam satu rekening.
Bantuan tersebut meliputi PKH tahap 2 dan 3, BPNT tahap 2 dan 3, penebalan BPNT sebesar Rp 400.000, serta BLTS Kesra dengan nominal Rp 900.000.
Kombinasi ini membuat sebagian keluarga memperoleh total bantuan cukup besar dalam satu periode pencairan.
Bank Mandiri mencatat arus masuk dana paling tinggi, terutama untuk KKS baru.
Sementara itu, Bank BRI mulai menyalurkan BLTS Kesra untuk KKS baru maupun KKS lama yang baru mendapatkan kuota bantuan tersebut.
Bank BNI juga mulai mencairkan PKH tahap 2 dan 3 secara bertahap, khususnya bagi KPM peralihan.
Beberapa daerah melaporkan distribusi bantuan yang sudah hampir merata.
Di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, mayoritas keluarga penerima di 10 desa sudah mendapatkan saldo bantuan.
Meski demikian, beberapa desa seperti Kedungrejo dan Tembokrejo masih menunggu informasi lengkap terkait masuknya dana.
BLTS Kesra yang menjadi sorotan publik dicairkan dengan nominal Rp 900.000. Dana ini dialokasikan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober hingga Desember 2025.
Bantuan tersebut bersifat sementara dan hanya diberikan sekali dalam tahun berjalan. Belum ada kejelasan apakah program ini akan berlanjut pada tahun berikutnya.
Penentuan penerima BLTS Kesra mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penerima bantuan umumnya berada dalam kelompok ekonomi Desil 1 hingga Desil 4. Data tersebut disusun dari hasil survei nasional dan pemadanan data lintas lembaga.
Dalam penjelasan resmi, ditegaskan bahwa RT maupun RW tidak memiliki wewenang menentukan penerima bantuan.
Peran mereka hanya sebatas memberikan informasi mengenai kondisi warganya.
Penetapan final dilakukan berdasarkan data sosial ekonomi dari BPS yang dihimpun melalui survei seperti Regsosek dan Susenas, kemudian dipadukan dengan data Dukcapil, Kemensos, dan validasi pemerintah daerah untuk menghasilkan basis data final (DTSEN). (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya