RadarBuleleng.id - Awal Desember 2025 ditandai dengan percepatan penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Pemerintah fokus menyelesaikan pencairan PKH dan BPNT untuk pemegang KKS lama maupun KKS baru yang mendapatkan alokasi bertahap.
Selain bantuan reguler, beberapa bantuan tambahan juga mulai disalurkan, termasuk Program Indonesia Pintar serta bantuan barang berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng empat liter.
Dalam periode yang sama, bantuan tunai sementara sebesar Rp 900 ribu dari skema Kesra juga sudah mulai diterima melalui KKS dan PT Pos Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa BLT Kesra tahun ini menyasar lebih dari 35 juta keluarga dalam DTKS pada kategori desil 1 hingga desil 4.
Penyaluran dilakukan melalui dua jalur. Sebanyak 18,3 juta keluarga yang telah menjadi peserta PKH atau BPNT menerima bantuan via KKS bank Himbara, sementara sekitar 11 juta keluarga lain yang belum menjadi penerima reguler menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.
Pemerintah juga membantah anggapan bahwa penerima BLT lewat PT Pos akan otomatis masuk sebagai peserta PKH atau BPNT pada 2026, mengingat kuota program reguler terbatas.
Masyarakat yang menerima BLT Kesra tetapi belum terdaftar sebagai penerima program reguler diberi peluang untuk mengajukan diri.
Proses pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan atau melalui aplikasi Cek Bansos.
Namun, penetapan peserta baru tetap harus melewati mekanisme verifikasi dan validasi, serta mengisi slot kuota yang kosong akibat graduasi pada tahun berjalan.
Pemerintah mulai menerapkan kebijakan pembatasan masa kepesertaan bansos maksimal lima tahun.
Aturan ini diberlakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan menjaga keberlanjutan program jangka panjang. Pengecualian diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas berat, dan ODGJ.
Dengan aturan baru ini, keluarga penerima bansos dengan KKS terbitan 2022 ke bawah berpotensi masuk masa graduasi pada periode 2025–2026.
Pemegang KKS terbitan 2021 ke bawah perlu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pemberhentian bantuan.
Dengan adanya batasan durasi, banyak keluarga yang akan keluar dari daftar penerima bansos reguler karena masa kepesertaan telah mencapai limit.
Proses graduasi dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.
Untuk mengurangi dampak pasca-graduasi, pemerintah menyiapkan skema bantuan modal melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Keluarga yang mendekati masa akhir kepesertaan dianjurkan berkonsultasi dengan pendamping PKH untuk mendaftar program ini.
Bantuan yang diberikan mencapai Rp 5 juta dalam bentuk modal usaha, disertai pendampingan agar keluarga mampu berdiri mandiri setelah tidak lagi menerima bansos reguler.
Pemerintah menekankan agar pemegang KKS lama segera mencari informasi dan pendampingan terkait program bantuan modal sebelum masa bantuan mereka berakhir.
Sementara itu, penerima BLT Kesra di luar program reguler diminta lebih proaktif mengajukan diri jika ingin berpeluang masuk dalam daftar penerima PKH atau BPNT tahun berikutnya.
Upaya ini dinilai penting untuk memastikan bahwa keluarga yang membutuhkan tetap mendapatkan akses bantuan sesuai mekanisme dan kualifikasi yang berlaku.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya