RadarBuleleng.id - Penyaluran bantuan sosial di awal Desember 2025 terus bergerak hingga akhir bulan sebagai bagian dari penyelesaian alokasi anggaran tahun berjalan.
Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa bantuan BLT Kesra senilai Rp 900 ribu mulai masuk ke sejumlah rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), termasuk penerima yang menggunakan KKS Bank BNI.
Bantuan ini menyasar warga yang berada pada desil kemiskinan tertentu, yang menjadi indikator prioritas penerima.
Selain BLT Kesra, bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk alokasi Oktober–Desember (Tahap 4) masih terus dicairkan.
Banyak pemegang KKS Baru yang menerima bantuan sekaligus secara rapel karena kartu baru mereka diterbitkan menjelang akhir tahun, sehingga tahap 2, 3, dan 4 masuk bersamaan.
Di beberapa wilayah, penyaluran bantuan barang juga terpantau berlangsung, berupa paket beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter bagi keluarga penerima manfaat BPNT yang tercatat dalam DTKS.
Di tengah proses pencairan ini, perhatian publik tertuju pada peluang warga yang menerima BLT Kesra pada 2025 untuk mendapatkan bantuan reguler pada 2026.
Berdasarkan data penyaluran, penerima BLT Kesra tahun ini dinilai memiliki peluang besar untuk masuk ke program seperti PKH dan BPNT tahun depan.
Syarat utamanya adalah status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Warga yang berada di desil 1 hingga 4 menjadi prioritas karena dianggap paling membutuhkan.
Posisi mereka dapat menggantikan penerima lama yang dinilai sudah mampu atau dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria (graduasi).
Untuk memastikan status penerimaan secara akurat, rujukan utama berada pada sistem SIKS-NG yang digunakan pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.
Melalui aplikasi ini, status pencairan dapat dilihat secara jelas, termasuk apakah bantuan sudah masuk tahap SPM atau SI.
Masyarakat yang merasa layak tetapi belum terdaftar dapat mengajukan usulan melalui aplikasi Cek Bansos dengan fitur “Usul Sanggah” atau melalui musyawarah desa.
Proses perubahan data, termasuk penyesuaian desil, membutuhkan verifikasi bertahap dan biasanya memakan waktu hingga tiga bulan karena melibatkan BPS dan penetapan pusat.
Dari sisi mekanisme penyaluran, mayoritas penerima menggunakan KKS untuk menerima bantuan secara non-tunai.
Namun bagi sebagian warga yang tidak memiliki KKS, khususnya penerima BLT Kesra non-reguler, pencairan dilakukan melalui PT Pos.
Penyaluran tahap kedua melalui kantor pos masih berpeluang berlangsung bagi penerima pengganti atau warga yang belum mendapatkan haknya pada tahap sebelumnya.
Hingga penghujung Desember 2025, pemerintah menargetkan seluruh bantuan tahap akhir termasuk BLT Kesra dapat tersalurkan sepenuhnya.
Dengan proses verifikasi data yang terus berjalan, penerima bantuan tahun ini memiliki peluang besar untuk menjadi KPM reguler pada 2026, selama status desil mereka tetap berada pada kategori prioritas. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya