radarbuleleng.id-Rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara terus mengemuka menjelang hajatan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Yang menarik, dari kubu PDI Perjuangan tidak setuju dengan pembangunan bandara baru di Buleleng.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster tidak gamblang menyatakan menolak. Tapi, ia tidak ingin seperti Bandara Kertajati, Jawa Barat yang sepi.
"Sebelum kita bicara bandara, terlebih duhulu harus membahas akses infrastrukturnya. Penghubung antara kabupaten/kota yang ada di Bali ke lokasi bandara di Buleleng," jelasnya saat ditemui Selasa kemarin (28/5).
Bakal calon Gubernur Bali ini memaparkan, titik lokasi bandara di Buleleng harus ditentukan dulu, kemudian yang berikut adalah akses menuju lokasi bandara apakah infrastrukturnya berupa jalan tol atau alternatif seperti kereta api.
Menurutnya, dibutuhkan studi dulu infrastruktur penghubungnya ini perlu waktu apakah tol atau transportasi yang lain seperti kereta api atau yang lain.
"Nah ini memerlukan waktu studinya saya kira untuk aksesnya paling tidak setahun," jelasnya.
Selanjutnya jika sudah diputuskan penghubungnya antara jalan tol atau kereta harus pembebasan lahan.
Koster menyebutkan medan tidak mudah karena daratan Bali secara geografis bukit-bukitnya serta lembahnya.
"Artinya harus banyak jembatan yang harus dibangun. Jadi membebaskan lahannya itu paling cepat 2 tahun. Kemudian setelah lahannya dibebaskan mudah-mudahan lancar baru pembangunan infrastrukturnya jalan tol atau kereta apinya, itu paling cepat 2 tahun juga," papar Mantan DPR RI dapil Bali.
Jadi artinya dalam lima tahun ke depan itu harus menyiapkan satu pilihannya (lokasi), kemudian studinya dan memutuskan apakah tol atau kereta api baru kemudian bicara pembangunan bandara.
Dengan persiapan matang, lanjut Koster, supaya bandaranya itu dibangun dan berfungsi secara optimal tidak seperti bandara baru di Jawa Barat Kertajati. Yang mana, sudah selesai pembangunan tahun 2018, namun sampai sekarang belum beroperasi optimal.
"Bahkan baru beroperasi akhir 2023 dan baru 3 maskapai yang menggunakannya, itu pun sering tidak bisa terbang karena kekurangan penumpang, " sentilnya.
Koster juga mencontohkan bandara yang lain di Kulonprogo, Jogjakarta juga belum bisa optimal.
Kemudian, bandara di Kediri, Jawa Timur sudah dua tahun selesai sampai sekarang belum bisa beroperasi.
Menurutnya, jangan sampai pengalaman ini terulang di Bali. "Jadi jangan sampai investasi yang sudah besar, tidak bisa berfungsi optimal karena akses pendukungnya belum siap," ungkapnya.
Lebih lanjut ia menyatakan kalau bandara ini dibangun maka harus memastikan perekonomian Bali, apakah mendorong pertumbuhan ekonomi Bali bagi pelaku usaha dan warga yang di Bali.
"Jangan sampai ini akan menghabiskan lahan terlalu banyak, investasi masuk, lahan Bali makin berkurang yang kemudian warga Balinya akan minggir dan ekonominya tidak banyak dirasakan oleh masyarakat Bali," bebernya.
Koster menekankan yang paling prinsip adalah jangan sampai budaya Bali ini tergerus seperti Hawai.
Pihaknya diwanti-wanti jadi kalau bandara dibangun, betul-betul dipastikan harus diproteksi kebudayaan jangan sampai rusak seperti di Hawai.
"Dan kemudian memastikan bahwa keberadaan bandara itu akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan yang ketiga tidak menggusur warga lokal. Itu yang diharapkan. Kalau itu sudah dilakukan tidak ada masalah, dan ini perlu pembahasan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," tandasnya.***
Editor : Donny Tabelak