SINGARAJA-Ternyata Kabupaten Buleleng memiliki belasan ribu masyarakat yang belum bekerja alias pengangguran. Hal ini diungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng, Made Arya Sukerta.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Buleleng sebanyak 17.051 orang. Belasan ribu orang itu terbagi dalam lulusan SD, SMP, dan SMA/SMK.
Masyarakat menganggur lulusan SD mendominasi sebanyak 6.333 orang, kemudian lulusan SMA berada di posisi dua sebanyak 5.130 orang, lalu pengangguran lulusan SMP sebanyak 1.052 orang.
“Seharusnya lulusan SMA diarahkan untuk melanjutkan sekolah, atau bekerja atau berusaha. Faktanya, mereka menjadi pengangguran yang angkanya cukup tinggi,” ujar Arya Sukerta pada Jumat (27/6).
Selain jumlah di atas, ada juga pengangguran dari lulusan SMK sebanyak 3.692 orang. Meski jumlahnya tidak sebanyak lulusan SMA, bahkan mereka mengenyam pendidikan di sekolah vokasi, tetapi belum tentu terserap dunia kerja.
Serta pengangguran yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi sebanyak 844 orang. Kata Arya Sukerta, jumlah tersebut merupakan pengangguran terbuka, bukan yang tertutup atau tidak terdeteksi.
“Kami tetap cari faktornya. Apakah ada gap kompetensi dengan kualifikasi, sehingga yang dibutuhkan berbeda,” lanjutnya.
Menurut Plt Kepala Disnaker Buleleng, persoalan pengangguran di Buleleng tidak bisa dipecahkan sendiri oleh pemerintah. Melainkan diperlukan juga kerjasama dengan Badan Latihan Kerja (BLK).
Tujuannya agar pengangguran yang berasal dari lulusan SD dan SMP dapat diberikan pelatihan keterampilan sesuai minat dan keinginan mereka masing-masing. Harapannya, lulus dari BLK dapat berdiri secara mandiri utamanya berwirausaha.
Meski pihaknya tetap melakukan monitor terkait persoalan pengangguran di Buleleng. Dengan harapan, agar tenaga kerja yang kompeten dapat langsung bisa bekerja, tidak perlu training terlebih dahulu.
“Kalau lulusan SD itu serapan ke tenaga kerja sedikit. Malah menempati pos-pos yang tidak strategis,” kata Arya Sukerta.
Ia mengungkapkan bila di Buleleng ada beberapa kasus pengangguran friksional. Jenis ini lahir dari peningkatan kualitas pada posisi/jabatan tertentu, namun tidak didukung dengan kualifikasi yang ada.
Hal itu pun membuat pengangguran friksional, lantaran sumber daya manusia yang ada tidak bisa diserap.
“Dengan adanya bursa tenaga kerja yang lebih intens, akan mempengaruhi serapan tenaga kerja yang lebih banyak,” tandasnya.
Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah pengangguran di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 tercatat sebanyak 17.051 orang.
Sedangkan pada tahun 2022, tercatat sebanyak 20.358 orang. Lalu di tahun 2021, 20.234 orang menjadi pengangguran di Bali utara.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Buleleng Job Fair 2024 mulai tanggal 25-27 Juni 2024 di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja di kawasan Eks Pelabuhan Buleleng.
Sebanyak 1.919 lowongan kerja ditawarkan dalam bursa kerja tersebut. Juga hadir sebanyak 22 perusahaan lokal dan nasional dari berbagai sektor. Seperti perbankan, perdagangan, dan kapal pesiar, serta 6 lembaga pelatihan kerja (LPK).
Adanya bursa kerja ini diharapkan menjadi jembatan informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat menganggur di Kabupaten Buleleng.
Sehingga semakin terbuka peluang yang luas bagi masyarakat yang ingin bekerja sesuai dengan minat dan keterampilan. ***
Editor : Donny Tabelak