SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Pemerintah membiarkan baliho dan spanduk milik para politisi bertebaran di penjuru daerah.
Padahal para politisi tidak membayar retribusi maupun pajak terhadap spanduk dan baliho tersebut. Kalau toh ada, hanya baliho di wilayah tertentu yang membayar pajak.
Hingga kini spanduk dan baliho yang digunakan para politisi untuk meningkatkan citra diri mereka, masih marak di Buleleng. Terutama di wilayah Kota Singaraja.
Belum ada tanda-tanda bila baliho dan spanduk itu akan ditertibkan dalam waktu dekat. Meski alat peraga itu terpasang secara sembarangan.
Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng pun belum berencana menertibkan alat peraga itu. Kendati alat peraga tersebut jelas-jelas tidak membayar retribusi maupun pajak.
Kasat Pol PP Buleleng, I Gede Arya Suardana mengatakan, pemasangan baliho politisi yang maju dalam kontestasi Pilkada diatur dalam Peraturan KPU.
”Yang dilarang itu kan yang terpasang di tempat ibadah, di sekolah. Itu yang kami sasar,” ujar Arya, Minggu (1/9/2024).
Arya juga mengakui bila banyak baliho dan spanduk milik politisi yang tidak membayar pajak atau retribusi.
Khusus soal retribusi spanduk dan baliho, Arya menyebut bila itu kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng.
”Kalau masalah politik kami hati-hati. Kalau yang dekat sekolah, menutup trotoar, itu sudah kami tertibkan. Yang lain, kami menunggu perintah pimpinan,” kata Arya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya