SINGARAJA, Radarbuleleng.jawapos.com- Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD, menuai reaksi juga di Kabupaten Buleleng.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Buleleng menyindir pemerintah pusat berlagak seperti pahlawan, padahal mereka sendiri yang membuat krisis.
GMNI Buleleng menitipkan lima tuntutan ke Prabowo Subianto melalui DPRD Kabupaten Buleleng, pada Kamis (20/2).
Mereka mendatangi gedung wakil rakyat itu sekitar pukul 10.00 Wita dengan jumlah yang tidak banyak.
Dengan menyasar sektor pendidikan, maka berpotensi menaikkan harga Uang Kuliah Tunggal (UKT), akibat dari operasional yang dipotong.
Padahal seharusnya, GMNI berpendapat pendidikan itu semakin hari semakin murah, bukan malah semakin mahal.
”Jangan sampai efisiensi ini mengurangi kualitas layanan publik dan esensi pendidikan. Jangan sektor pendidikan dikorbankan dalam kebijakan Inpres 1 2025,” tegas Komang Genta Suryana, Sekbid Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Bali usai audiensi dengan dewan Buleleng.
Lalu apa yang dituntut? Genta menyebut, GMNI Buleleng menuntut pemerintah mengkaji efisiensi anggaran di sektor pendidikan, agar tidak berdampak pada biaya pendidikan kedepannya.
Lalu komitmen pemerintah untuk tidak mengurangi anggaran beasiswa bagi siswa dan mahasiswa.
Kemudian meningkatkan kesejahteraan guru honorer, agar meningkatkan efektivitas belajar mengajar.
Selanjutnya membayarkan tunjangan kinerja dosen yang belum dilunasi. Terakhir mengesahkan undang-undang perampasan aset.
GMNI Buleleng berharap efisiensi anggaran ini tidak menjadi ladang korupsi baru, pada lembaga yang mendapatkan surplus anggaran.
Apalagi dengan kabinet yang gemuk, malah berbanding terbalik dengan efisiensi yang digaungkan pemerintah.
”Pemerintah saat ini buat kebijakan bukan atas kajian akademik, tetapi cek ombak dulu, kalau diterima baru dijalankan, kalau tidak dibatalkan. Seolah-olah pemerintah memanfaatkan krisis, untuk menjadi pahlawan,” sindirnya didampingi Ketua DPC GMNI Buleleng, I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi menyampaikan, semua tuntutan yang dilayangkan GMNI ditampung dan diterima. Untuk saat ini, Buleleng masih menunggu rancangan efisiensi APBD 2025.
Untuk di dewan, Wandira menyebut pihaknya sudah merancang agar sektor pendidikan mendapat porsi anggaran sebanyak 33,04 persen atau Rp 839 miliar. Yakni Rp 803 miliar untuk belanja operasional dan sisanya untuk belanja modal.
”Tuntutan tadi kami sikapi dengan positif dan tindaklanjuti, karena disebutkan agar tidak menimbulkan penurunan kualitas pendidikan di Buleleng,” ujarnya.
Meski efisiensi harus berdasarkan petunjuk pemerintah pusat, tetapi pihaknya akan menyisir dan menelusuri kembali pos anggaran yang sekiranya dapat dievaluasi. Sehingga anggaran pendidikan tidak banyak kena pemangkasan.
”Tentu di DPRD Buleleng akan suarakan bersama-sama ke provinsi dan pusat,” pungkasnya.***
Editor : Donny Tabelak