SINGARAJA, Radarbuleleng.jawapos.com- Publik dikejutkan dengan dugaan disleksia atau kesulitan membaca, menulis, dan mengeja yang ada pada 443 orang siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buleleng.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengatakan, gangguan belajar itu diduga didalangi oleh tiga faktor.
Data ratusan siswa SMP di Bali utara yang diduga mengalami disleksia itu disampaikan oleh Dewan Pendidikan Buleleng saat beraudiensi dengan kepala daerah di Rumah Jabatan Bupati Buleleng pada Selasa (25/3).
Dalam catatan tersebut, 443 siswa itu mengalami kendala dan kesulitan dalam pengetahuan dasar yakni membaca dan berhitung.
Data siswa yang mengalami gangguan belajar itu muncul dan disadari, saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.
Dewan Pendidikan Buleleng menyebut kondisi ini hampir terjadi di seluruh SMP yang ada di Buleleng.
Menurut Bupati Sutjidra, terjadinya disleksia ini berarti ada masalah saat para pelajar itu mendapatkan pendidikan.
Sebab disleksia itu kesulitan membaca, menulis, dan mengeja bukan tidak bisa membaca.
Pihaknya pun sudah menerima data dari Dewan Pendidikan Buleleng dan sedang mereka-reka data tersebut.
”Ada tiga faktor yang menyebabkan, karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan. Bukan karena program pemerintah,” ujarnya pada Rabu (9/4) siang.
Menjawab dugaan guru yang mengatakan kalau disleksia disebabkan oleh Kurikulum Merdeka, Sutjidra mengatakan kalau gangguan belajar tidak disebabkan oleh alasan-alasan itu.
Melainkan karena tiga faktor yang ia jabarkan. Sebab dalam Kurikulum Merdeka, siswa diberikan kebebasan.
Apabila siswa mengalami disleksia karena ketidakmampuan, maka akan dibantu pemerintah dengan beasiswa. Begitu juga dengan ketidaktahuan, maka akan dibantu dengan sosialisasi.
”Karena ketidakmauan ini yang susah. Jadi PR berat bagi kami. Dari data yang diberikan, memang ada potensi anak-anak ini putus sekolah,” tambahnya.
Pihaknya mengaku kalau pendidikan yang masuk dalam program 100 hari kerja, juga sudah membahas hal serupa (disleksia) sebelum Sutjidra dan Supriatna dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Buleleng.
Tentu mereka akan menggarap kecenderungan disleksia pada 443 siswa itu dengan penyetaraan atau Paket B.
Begitu juga rencana mereka yang akan membuat pendidikan jarak jauh di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Buleleng. Selain dengan pendidikan kesetaraan tingkat SMP.
Terpisah, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengaku sudah mewanti-wanti kepada pihak-pihak terkait sejak sepuluh tahun yang lalu, mengenai persoalan pendidikan utamanya kesulitan belajar.
Yang disayangkannya, hal tersebut baru disampaikan Dewan Pendidikan Buleleng, padahal sudah diprediksi terjadi sejak lama.***
Editor : Donny Tabelak