SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Suasana Kantor Bupati Buleleng, pada Senin (16/5/2025) siang, mendadak ramai.
Belasan warga dari Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Bali, datang menyuarakan protes terhadap aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Pemaron yang dinilai menyimpang dari perizinan awal.
Alih-alih menggunakan gas atau uap sebagai sumber energi, PLTGU Pemaron justru beroperasi dengan mesin diesel.
Dampaknya, warga sekitar mengeluhkan kebisingan parah, getaran berlebihan, hingga gangguan kesehatan.
Aksi warga dipimpin oleh Ketua Adhoc Forum Komunikasi Lingkungan (Forkom Link) Nyoman Tirtawan.
Mereka membentangkan spanduk dan menyuarakan tuntutan mereka di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna.
“Hentikan PLTD tanpa izin! Bayar semua aset kami, atau langkahi mayat kami. Jangan datang investasi kalau ujung-ujungnya merusak hidup kami,” kata Tirtawan dalam orasinya.
Warga mendesak agar PLTGU Pemaron segera dihentikan. Jika tidak, mereka menuntut agar manajemen Indonesia Power selaku operator PLTGU Pemaron membeli aset warga yang terdampak.
Mereka juga meminta agar pemerintah bersikap tegas terhadap investor yang melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.
Salah satu warga terdampak, Maryono mengatakan, kebisingan dari mesin-mesin PLTD sudah berlangsung delapan bulan terakhir dan semakin memburuk.
“Dulu hanya satu-dua mesin, sekarang bisa sampai 140 unit yang menyala. Kebisingannya mencapai 85 desibel, padahal ambang batas maksimal hanya 55 desibel,” keluhnya.
Menurut Maryono, dampak kebisingan dan asap sudah terasa hingga ke anak-anak. Banyak yang mengalami gangguan pernapasan, telinga berdengung, hingga kehilangan konsentrasi.
“Anak-anak pilek nggak sembuh-sembuh. Telinga kami sakit, sampai bongol (tuli). Bicara saja sudah nggak nyambung, saking berisiknya,” lanjutnya.
Maryono juga menyebut bahwa aktivitas mesin terlihat aneh, seperti sengaja dikurangi saat ada kunjungan dari pemerintah.
“Mesin ini seperti ada sensornya pak. Kalau ada sidak, cuma sedikit mesin yang nyala. Tapi begitu sepi lagi, bisingnya balik seperti biasa,” sindirnya.
Warga mengaku sudah berulang kali mengadukan hal ini, namun belum mendapat solusi yang memuaskan. Ini merupakan aksi kedua mereka ke kantor bupati.
Maryono menyebut, ratusan keluarga di Pemaron, Tukadmungga, hingga Panji Anom telah terdampak.
Menanggapi aksi warga, Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, mengaku terkejut dengan adanya perubahan sistem pembangkit.
“Kami belum tahu kalau sistemnya berubah dari tenaga gas dan uap menjadi diesel. Tentu ini akan kami tindak lanjuti, kami akan minta DLH dan Satpol PP cek langsung ke lapangan,” ujarnya.
Supriatna menegaskan, bila benar ada pelanggaran dalam operasional PLTGU, maka pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya