Radarbuleleng.jawapos.com- Puluhan pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mesadu ke Kantor DPRD Kabupaten Buleleng pada Selasa (1/7) siang.
Ada tiga tuntutan yang disampaikan ke wakil rakyat. Pada intinya berkaitan dengan kejelasan mereka, yang berhubungan juga dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mereka yang mengaku sudah bekerja cukup lama bahkan belasan tahun, harus gigit jari karena dalam tahap II seleksi PPPK di lingkup Pemkab Buleleng, ternyata mereka tidak lolos.
Padahal mereka sudah mengikuti semua tahapan yang ada. Saat pengumuman, status mereka pun R4.
Status itu berarti peserta non ASN tidak terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024.
”Formasinya ada, tapi saat pengumuman sama sekali tidak ada yang lolos. Semua statusnya R4. Contoh penjaga bendung di Dinas PUTR Buleleng sudah penuh diisi oleh yang tahap I. Kami tidak tahu seperti itu kenyataannya,” ujar Ketut Sugianta, salah satu perwakilan.
Katanya, jabatan sebagai penjaga bendung ada 20 orang ditambah empat orang penjaga malam. Tidak hanya pihaknya saja yang terpengaruh, tetapi juga pegawai-pegawai di OPD lain yang berstatus R4, yang kini seolah tidak jelas kepastiannya.
Apalagi katanya, belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur bahwa pegawai status R4 akan bekerja penuh waktu. Sebab yang penuh waktu hanya R3 saja, mereka yang tetap mengisi.
”Harapannya biar jelas,” singkat pria yang mengaku sudah bekerja sebagai penjaga bendung sejak 2009.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, para pegawai Pemkab Buleleng yang tidak lolos seleksi PPPK ini menyampaikan tiga aspirasi penting.
Yakni tidak lolosnya mereka, meski sudah bekerja puluhan tahun dengan hasil tes yang tinggi.
Kedua, mereka berharap agar ke depan minimal bisa tetap dipekerjakan di dinas atau OPD masing-masing di Pemkab Buleleng. Ketiga, mohon untuk diperjuangkan agar bisa diterima dan lolos PPPK.
Dewan mengaku akan mencari data yang valid dan akurat ke sejumlah OPD yang tenaganya tidak lolos seleksi PPPK.
Tentu langkah ini, kata Wandira, harus segera diambil. Sehingga diketahui jumlah pasti pegawai yang tidak lolos seleksi.
”Kami akan segera mungkin melaksanakan rapat dengar pendapat dengan dinas-dinas terkait,” jawabnya.***
Editor : Donny Tabelak