Radarbuleleng.jawapos.com- Penandatanganan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Senin (4/8) lalu, dalam Rapat Paripurna DPRD Buleleng, menandai rangkaian awal atas pembahasan yang dilakukan antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun APBD perubahan 2025.
Diketahui dan disepakati, kalau pendapatan meningkat 0,12 persen; sedangkan defisitnya tetap.
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD dan sambutan bupati Buleleng, disepakati pendapatan daerah sebesar Rp2.559.475.387.466, mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen atau Rp2.966.153.750 dari rancangan sebelumnya yakni Rp2.556.509.233.716.
Belanja daerah disepakati sebesar Rp2.748.482.381.047, dari rancangan sebelumnya Rp2.745.516.227.297, mengalami peningkatan 0,11 persen atau Rp2.966.153.750.
Dengan perbandingan komponen antara pendapatan dan belanja daerah PAD Perubahan KUA-PPAS 2025, disepakati mengalami defisit sebesar Rp189.006.993.581 yang akan ditutupi dari pembiayaan daerah.
Sementara pembiayaan daerah disepakati Rp189.006.993.581, yang berarti tidak mengalami perubahan atau sama dengan rancangan sebelumnya.
”Dengan pertimbangan berbagai kondisi, yang mengharuskan dilaksanakan perubahan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna.
Dalam rancangan APBD perubahan 2025, pendapatan dirancang meningkat sebesar Rp183,53 miliar lebih atau sebesar 7,72 persen dari APBD induk sebesar Rp2,37 triliun sehingga menjadi Rp2,55 triliun.
Ini terbagi dalam kelompok pendapatan seperti PAD hingga pendapatan transfer.
Belanja daerah juga dirancang mengalami peningkatan sebesar Rp208.09 miliar Rupiah atau sekitar 8,19 persen dari APBD induk 2025 sebesar Rp2,54 triliun yang kini menjadi Rp2,74 triliun.
Ini terdiri dari belanja modal, belanja operasional, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.
Dengan perbandingan tersebut, APBD perubahan 2025 dirancang mengalami defisit sebesar Rp189 miliar dan akan ditutupi dari pembiayaan daerah.
”Fraksi-fraksi melanjutkan pembahasan sesuai dengan tahapan pembahasan, hingga segera dapat ditetapkan menjadi perda, tentu dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan,” ujar Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya.***
Editor : Donny Tabelak