SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Buleleng, Bali, menghadapi tantangan berat.
Jumlah penyuluh yang terbatas membuat pelayanan dan pendampingan masyarakat belum berjalan optimal.
Dari total 56 orang penyuluh KB yang bertugas, mereka harus menangani 148 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Buleleng.
Masalah makin pelik karena sebagian besar sumber daya manusia (SDM) penyuluh justru terserap menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di luar daerah.
Kondisi tersebut mencuat dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) DPC Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Indonesia Kabupaten Buleleng masa bakti 2024–2028, di Lovina, Senin (10/11/2025).
Muscablub digelar untuk memilih pengurus baru setelah kepengurusan sebelumnya mengundurkan diri.
Ketua DPC IPeKB Buleleng, Nyoman Yudi Astana, mengungkapkan hanya 11 orang penyuluh berstatus PNS, sementara sisanya tenaga kontrak.
Lebih memprihatinkan lagi, 26 orang penyuluh asal Buleleng kini justru bertugas di luar Bali. Yakni 9 orang bertugas di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 16 orang di Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Akibatnya, banyak wilayah di Buleleng kekurangan penyuluh aktif. Kami berharap ada kebijakan dari pusat agar mereka bisa kembali ke daerah asal sehingga rasio penyuluh lebih seimbang,” ujar Yudi.
Menurutnya, tugas penyuluh KB saat ini bukan lagi mengendalikan jumlah kelahiran. Tetapi meningkatkan kualitas keluarga sehingga lebih sejahtera.
Tugas penyuluh KB kini mencakup pendampingan pola asuh anak, ketahanan keluarga, hingga edukasi generasi muda terkait perencanaan keluarga.
Saat ini di Buleleng, seorang penyuluh bisa menangani 2 hingga 5 desa sekaligus, membuat beban kerja semakin berat.
Untuk mengatasi hal itu, pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah agar setiap kecamatan minimal memiliki penyuluh ahli yang bisa saling berbagi pengetahuan dan strategi pendampingan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Made Supartawan menjelaskan, pihaknya akan merancang kinerja yang lebih kolaboratif pada penyuluh KB.
Apalagi pada tahun depan, urusan keluarga berencana akan dialihkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
“Dengan luas wilayah dan keterbatasan SDM, kolaborasi dengan kader desa, posyandu, dan jejaring lokal menjadi langkah paling realistis. Untuk penambahan pegawai baru, saat ini belum menjadi prioritas,” jelasnya.
Dalam Muscablub tersebut, Nyoman Yudi Astana kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPC IPeKB Buleleng.
Posisi sekretaris diisi Kadek Yobi Adisena, sementara Ni Luh Slekdarini dipercaya sebagai bendahara. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya