Bali Birokrasi Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum Kriminal Kesehatan Kuliner Nasional Nusantara Olahraga Otomotif Pariwisata Pendidikan Politik Sosial Budaya Update Buleleng

Ratusan Kilometer Jalan di Buleleng Masih Rusak. Dewan Buleleng Dorong Tambahan Anggaran dari Opsen PKB

Eka Prasetya • Jumat, 16 Januari 2026 | 07:20 WIB

 

JALAN RUSAK: Proses perbaikan jalan rusak yang dilakukan Dinas PUTR Buleleng.
JALAN RUSAK: Proses perbaikan jalan rusak yang dilakukan Dinas PUTR Buleleng.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng menggelar rapat khusus dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng di Ruang Rapat Komisi II DPRD Buleleng, Kamis (15/1/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Buleleng Wayan Masdana, dihadiri anggota Komisi II, tim ahli DPRD Buleleng, serta Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng beserta jajaran. 

Agenda utama membahas program kerja dan prioritas pembangunan infrastruktur Dinas PUTR pada tahun anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Buleleng yang dinilai kian memprihatinkan. 

Saat ini, sekitar 275 hingga 300 kilometer jalan kabupaten dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.

Pada APBD 2026, belanja modal infrastruktur dialokasikan sebesar Rp361 miliar untuk 75 kegiatan. 

Anggaran tersebut bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Rp75,5 miliar, pinjaman daerah Rp200 miliar, BKK Kabupaten Badung Rp70 miliar, BKK Kota Denpasar Rp5 miliar. 

Selain itu ada anggaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6,4 miliar, serta APBD Kabupaten Buleleng Rp4,6 miliar. 

Anggaran tersebut juga mencakup pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Wayan Masdana menegaskan, perbaikan jalan harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkualitas dengan pengawasan ketat. Ia meminta agar progres pengerjaan infrastruktur jalan bisa diukur setiap tahun.

“Untuk perbaikan jalan sepanjang 275 sampai 300 kilometer ini kami minta datanya secara rinci. Bagaimana penyelesaiannya dalam periode jabatan bupati, sehingga ada perencanaan yang jelas,” tegas Masdana.

Selain itu, Komisi II juga mendorong peningkatan alokasi opsen PKB untuk sektor perbaikan jalan. Saat ini, porsi opsen PKB yang dialokasikan untuk infrastruktur jalan dinilai masih terlalu kecil.

“Kami minta opsen pajak kendaraan bermotor yang dialokasikan untuk jalan jangan hanya 10 persen. Kami dorong minimal 50 persen dikembalikan untuk perbaikan jalan,” ujarnya.

Masdana menambahkan, rapat koordinasi ini juga membahas sebaran titik pekerjaan agar pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan adil dan merata di sembilan kecamatan di Buleleng.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 difokuskan pada sejumlah proyek prioritas. 

Di antaranya rehabilitasi jalan dan irigasi, penataan kawasan pusat perdagangan Kota Singaraja, penataan kawasan Tugu Singa Ambara Raja (Titik Nol Singaraja), pengembangan kawasan wisata Lovina, pembangunan Gedung Laksmi Graha, serta pembangunan RSUD Buleleng.

“Total ada 75 item kegiatan. Beberapa tahapan tender sudah kami laksanakan agar pekerjaan bisa segera dimulai. Sesuai arahan Komisi II, pengawasan akan kami perketat,” jelas Adiptha.

Ke depan, Komisi II DPRD Buleleng memastikan akan melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh kegiatan Dinas PUTR, termasuk turun ke lapangan, guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Editor : Eka Prasetya
#bali #rsud #dprd buleleng #BKK #dprd #Opsen #infrastruktur #pkb #jalan #Dinas PUTR #apbd #buleleng