SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Kesiapan cadangan pangan di Kabupaten Buleleng, Bali patut mendapat perhatian serius.
Pasalnya, stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) saat ini baru mencapai 11,2 ton.
Angka tersebut jauh dari target ideal 50 ton per tahun sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah.
Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng, Gede Melandrat, mengakui adanya ketimpangan tersebut. Menurutnya, pemenuhan target sangat bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
“Sebenarnya berdasarkan perda, kita wajib menyiapkan cadangan pangan 50 ton per tahun. Itu pun bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anggaran daerah,” ujarnya.
Data terakhir menunjukkan, stok CPPD sempat mencapai 29,3 ton pada Februari 2026.
Namun, sebanyak 18,14 ton telah disalurkan untuk penanganan bencana banjir bandang di Banjar, sehingga kini tersisa sekitar 11,2 ton.
Kondisi tersebut memperlihatkan betapa cepatnya cadangan pangan terkuras saat terjadi bencana.
Artinya, dengan stok yang ada saat ini, kemampuan daerah dalam menghadapi situasi darurat berikutnya menjadi terbatas.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap merencanakan pengadaan tambahan sebanyak 7 ton pada tahun ini.
Anggaran disebut telah tersedia, namun realisasinya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Tahun ini direncanakan untuk mengadakan 7 ton, anggarannya sudah tersedia belum bisa digunakan sekarang. Kemungkinan pertengahan tahun nanti,” jelas Melandrat.
Di sisi lain, persoalan tidak hanya berhenti pada keterbatasan anggaran. Kapasitas penyimpanan juga menjadi kendala serius yang menghambat optimalisasi cadangan pangan.
Saat ini, Pemkab Buleleng menggandeng Perumda Swatantra untuk menyimpan beras CPPD. Skema ini dipilih karena keterbatasan fasilitas penyimpanan yang dimiliki pemerintah daerah.
“Masalahnya penyimpanan tidak cukup. Saat ini penyimpanan kami kerja sama dengan Perumda Swatantra,” ungkapnya.
Secara ideal, cadangan pangan disimpan melalui Bulog. Namun, masa simpan beras yang relatif singkat—sekitar tiga bulan—menjadi tantangan tersendiri karena harus rutin diganti agar kualitas tetap terjaga.
Kondisi tersebut menempatkan CPPD Buleleng dalam posisi dilematis. Di satu sisi diwajibkan memenuhi target besar, namun di sisi lain terbentur keterbatasan anggaran dan infrastruktur.
Alhasil pemerintah memilih bekerjasama dengan Perumda Swatantra. “Silahkan digunakan dulu, yang penting ketika pemerintah memerlukan beras itu, beras harus tersedia,” demikian Melandrat. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya