SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Rencana pemeliharaan dan perbaikan jalan di Kabupaten Buleleng tahun 2026 menghadapi tantangan serius.
Kenaikan harga minyak mentah imbas kondisi geopolitik dan kenaikan nilai tukar dolar, berdampak langsung pada lonjakan harga aspal.
Hal itu memaksa Pemkab Buleleng memutar otak agar program perbaikan jalan tetap berjalan.
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna mengungkapkan, harga aspal saat ini mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai sekitar 50 persen.
Kondisi tersebut membuat sejumlah rencana pekerjaan infrastruktur jalan terancam mengalami penyesuaian.
Menurutnya, lonjakan harga terjadi setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan.
Dalam perencanaan awal, harga aspal dipatok sekitar Rp 12 ribu per kilogram. Namun kini melonjak menjadi sekitar Rp 20 ribu per kilogram.
Akibat perubahan harga tersebut, Pemkab Buleleng harus mengevaluasi ulang spesifikasi pekerjaan agar proyek tetap bisa dilelang dan dikerjakan kontraktor.
“Apakah ruasnya dikurangi misalnya dari satu kilometer jadi 700 meter, atau semula tebal aspal 12 centimeter jadi 10 centimeter. Ini masih dipertimbangkan,” ujar Supriatna, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, penyesuaian perlu dilakukan karena jika tetap memaksakan harga sesuai DPA awal, dikhawatirkan tidak ada kontraktor yang bersedia mengambil pekerjaan tersebut.
Proses penyesuaian pun disebut akan dikonsultasikan dengan BPK RI agar tidak menyalahi aturan.
Di sisi lain, Pemkab Buleleng juga khawatir jika kenaikan harga aspal terus berlanjut, penanganan jalan rusak akan semakin lambat dan memicu keluhan masyarakat.
Supriatna mengakui kondisi jalan rusak di Buleleng masih cukup banyak, mulai kategori ringan hingga rusak berat. Saat ini total jalan rusak di Buleleng disebut mencapai sekitar 300 kilometer.
Meski demikian, masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran daerah. Sebab pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan jalan, tetapi juga harus membiayai sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, irigasi, hingga pembangunan gedung pelayanan publik.
“Karena persoalan di Buleleng tidak hanya jalan. Ada juga sektor kesehatan, pendidikan, irigasi hingga gedung. Maka perlu pengelolaan anggaran yang cermat,” lanjutnya.
Sebelumnya, Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan jalan sepanjang 30 kilometer pada tahun 2026.
Namun dengan kondisi kenaikan harga material saat ini, pemerintah berupaya mempertahankan panjang ruas yang diperbaiki meskipun spesifikasi teknis kemungkinan mengalami perubahan.
Untuk tahun ini, Pemkab Buleleng telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 70 miliar melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk penanganan jalan rusak.
Selain itu, tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar kembali diusulkan dalam APBD Perubahan sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 120 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PU-Perkim) Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra mengatakan lambatnya penanganan jalan rusak juga dipengaruhi hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan dari pemerintah pusat selama empat tahun terakhir.
“Biasanya Buleleng dapat DAK jalan dari pusat. Tapi empat tahun terakhir dananya hilang. Biasanya dapat Rp 70 miliar. Itu jadi salah satu faktor juga,” ungkapnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya