SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Suara deru mesin pembangkit listrik yang terus terdengar siang dan malam membuat sejumlah warga Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, merasa resah.
Pada Kamis (28/5/2026) malam, sejumlah warga mendatangi area Indonesia Power Unit Pembangkit Pemaron untuk menyampaikan keluhan mereka terkait kebisingan hingga getaran yang disebut memicu kerusakan rumah.
Aksi warga berlangsung di sekitar area pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Pemaron.
Polisi pun turun tangan melakukan pengamanan karena lokasi tersebut masuk kategori objek vital nasional.
Salah satu warga Desa Pemaron, Dewa Yuda, mengaku sudah merasakan dampak keberadaan pembangkit listrik itu sejak lama.
Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sudah terjadi sejak perusahaan mulai beroperasi pada 2002 silam. Bahkan makin parah sejak perusahaan mengoperasikan PLTD sekitar dua tahun silam.
Pria yang mengaku tinggal di Pemaron sejak 1986 itu menilai hingga kini belum ada kepastian maupun keterbukaan dari pihak perusahaan terkait penanganan dampak yang dirasakan warga sekitar.
“Selama ini dari pihak Indonesia Power tidak ada kejelasan dan kepastian. Dengan kondisi seperti ini, dulunya saya sering dengar bahwa akan dibuatkan peredam, sampai sekarang masih begini saja,” ujarnya.
Menurut Dewa Yuda, suara mesin pembangkit dan getaran yang muncul ketika PLTD maupun PLTGU beroperasi terasa hingga ke dalam rumah warga.
Ia mengaku tembok pagar rumahnya mengalami retak. Bahkan tembok sanggah merajan juga mulai mengalami kerusakan akibat getaran yang terus berlangsung.
“Kalau mesin PLTGU dan PLTD itu hidup keduanya ada getaran. Sekian lama kami rasakan, atap rumah bergetar, tempat perabotan terasa bergetar,” katanya.
Selain persoalan kebisingan dan getaran, warga juga menyoroti persoalan kompensasi yang dinilai tidak transparan. Dewa Yuda mengaku sejak awal perusahaan berdiri dirinya tidak pernah menerima kompensasi apa pun.
“Jujur saja sejak awal perusahaan ini berdiri di tahun 2002, sampai detik ini tidak pernah menerima sepeser pun. Satu rupiah pun tidak pernah menerima,” tegasnya.
Ia juga mengaku tidak pernah mendapat kunjungan dari pihak perusahaan untuk menanyakan dampak yang dirasakan warga sekitar pembangkit.
Menurut informasi yang ia dengar, pembagian kompensasi disebut dilakukan berdasarkan radius rumah warga dengan pembangkit.
Warga yang berada di radius terdekat masuk kategori ring 1, sedangkan yang lebih jauh masuk ring 2 dan ring 3 dengan nominal kompensasi berbeda-beda.
“Ada yang dapat Rp 10 juta per tahun, ada yang dapat Rp 5 juta per tahun, ada yang dapat Rp 3 juta,” ungkapnya.
Namun menurutnya, nominal tersebut tetap tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan warga selama bertahun-tahun.
“Saya kebetulan di ring 2. Semestinya dapat Rp 5 juta per tahun. Itu kalau dibagi, artinya kami dibayar Rp 13 ribu sehari untuk mendengar suara mesin dan merasakan getaran ini. Bukannya saya tidak menghargai uang atau niatan kompensasi, tapi kalau dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan karena berdampak pada kerusakan, kesehatan, polusi, kompensasi itu tidak sebanding,” katanya.
Warga berharap pihak perusahaan maupun pemerintah desa lebih terbuka dan mau turun langsung melihat kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar pembangkit.
“Mestinya datang ke warga, tanya bagaimana kondisinya, kita cari solusi sama-sama. Karena warga sudah lama dirugikan” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya