SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Polemik operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pemaron di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, terus bergulir.
Di tengah keluhan warga terkait kebisingan dan getaran yang ditimbulkan pembangkit, dukungan terhadap keberlangsungan operasional PLTD juga mulai bermunculan.
Salah satunya datang dari LSM Gema Nusantara (Genus). Organisasi tersebut meminta seluruh pihak menyikapi persoalan yang terjadi secara bijak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat Bali secara luas, khususnya terkait ketersediaan pasokan listrik.
Ketua Badan Eksekutif LSM Gema Nusantara, Anthonius Sanjaya Kiabeni, mengatakan PLTD Pemaron merupakan bagian dari objek vital nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik di Bali.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh melupakan peristiwa pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat terjadi di Bali dan menimbulkan kerugian bagi berbagai sektor.
"Jangan lupa bahwa Bali pernah mengalami peristiwa listrik padam atau blackout, dimana saat itu banyak mengorbankan masyarakat dengan kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit," ujarnya.
Anthonius mengakui operasional PLTD Pemaron saat ini memang menjadi sorotan akibat suara mesin yang menimbulkan gangguan bagi sebagian warga sekitar.
Namun demikian, ia menilai berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan kepada masyarakat terdampak.
Beberapa di antaranya berupa pemberian kompensasi, bantuan sosial, hingga opsi penyewaan rumah warga oleh perusahaan selama masa operasional pembangkit berlangsung.
Dalam skema tersebut, warga dapat mencari tempat tinggal sementara selama rumah mereka disewa perusahaan.
Ia menegaskan keberadaan PLTD Pemaron saat ini masih dibutuhkan untuk menjaga ketahanan energi listrik Bali. Terlebih, selisih antara kapasitas pembangkit dan beban puncak listrik di Bali dinilai sangat tipis.
Berdasarkan data yang dimiliki LSM Genus, total kapasitas pembangkit listrik di Bali saat ini mencapai sekitar 1.249 megawatt (MW), sementara realisasi beban puncak tercatat sekitar 1.238 MW. Kondisi tersebut membuat cadangan daya listrik yang tersedia relatif terbatas.
"Selisih antara kapasitas pembangkit dan beban puncak sangat kecil. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena apabila salah satu pembangkit mengalami gangguan, pasokan listrik Bali dapat terdampak," jelasnya.
Menurut Anthonius, pemerintah saat ini sedang berupaya memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk mendorong kemandirian pasokan listrik di Bali agar tidak terlalu bergantung pada suplai dari luar daerah.
Karena itu, ia meminta masyarakat maupun berbagai pihak mengedepankan dialog dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan.
"Kepada semua pihak kami ingatkan untuk bertindak bijak menyikapi kondisi yang ada, tetap menjaga kepentingan bersama terutama terkait stabilitas energi listrik untuk Bali dan stabilitas Buleleng, dengan tidak melakukan provokasi berlebih yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan bersama," tegasnya.
Di sisi lain, keluhan warga terkait operasional PLTD Pemaron masih terus mengemuka.
Sejumlah warga sebelumnya mendatangi area Indonesia Power Unit Pembangkit Pemaron untuk menyampaikan keberatan atas kebisingan dan getaran yang disebut dirasakan hampir sepanjang hari.
Warga mengaku suara mesin dan getaran dari operasional PLTD maupun PLTGU Pemaron telah berdampak pada kenyamanan hidup hingga menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian bangunan rumah. Selain itu, sebagian warga juga mempertanyakan mekanisme pemberian kompensasi yang dinilai belum sepenuhnya transparan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya