Jurnalis Radar Buleleng, Eka Prasetya, mendapat kesempatan mengikuti program China International Press Communication Centre (CIPCC). Program ini diikuti 100 jurnalis dari 90 negara. Ia akan tinggal di Beijing, Tiongkok, hingga bulan Agustus mendatang. Berikut catatan perjalanannya.
RUANG kuliah di Lide Building, Renmin University of China (RUC), Senin (6/7) pagi itu dipenuhi puluhan jurnalis dari Asia Pasifik, Afrika, Karibia, hingga Eropa.
Di layar proyektor, sebuah peta besar Tiongkok terpampang. Bukan tentang pertumbuhan ekonomi atau kecanggihan teknologi yang dibahas, melainkan sesuatu yang jarang diketahui dunia: wajah asli Tiongkok sebagai negara multietnis.
Bagi banyak orang, Tiongkok kerap dipandang sebagai negara dengan identitas yang homogen. Padahal, negeri berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa itu dihuni puluhan kelompok etnis yang memiliki bahasa, budaya, tradisi, hingga cara hidup yang berbeda-beda.
Keberagaman itulah yang menjadi tema perkuliahan para peserta China International Press Communication Center (CIPCC). Materi bertajuk The Development of the Ethnic Minority Areas in China: Policy and Practice with Special Reference to Education dibawakan Prof. Keyong He, Guru Besar Foreign Studies Minzu University of China.
Alih-alih hanya memaparkan angka, Prof. He mengajak peserta melihat bagaimana pendidikan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah Tiongkok untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat yang sangat majemuk.
Ia memulai paparannya dengan perubahan besar yang terjadi dalam struktur penduduk Tiongkok. Sekitar 17 tahun silam, hampir 70 persen masyarakat tinggal di wilayah pedesaan. Namun, data tahun 2021 menunjukkan kondisi itu telah berbalik. Kini sekitar 63 persen penduduk hidup di kawasan perkotaan.
Urbanisasi, menurutnya, membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, hingga pelayanan publik.
"Ini peluang yang sangat bagus bagi Tiongkok," ujarnya.
Meski begitu, derasnya arus urbanisasi tidak mengubah kenyataan bahwa Tiongkok merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman etnis yang tinggi.
Saat ini pemerintah secara resmi mengakui 56 kelompok etnis. Etnis Han menjadi kelompok terbesar dengan komposisi sekitar 91,46 persen dari total penduduk. Sementara 55 kelompok lainnya dikategorikan sebagai etnis minoritas.
Kelompok terbesar di antara etnis minoritas adalah Zhuang yang bermukim di wilayah selatan Tiongkok dengan populasi sekitar 16 juta jiwa. Sebaliknya, etnis Lhoba menjadi kelompok paling sedikit dengan jumlah sekitar 3.000 orang yang tinggal di kawasan pegunungan dekat Tibet.
Keberagaman itu juga terlihat dari sisi bahasa. Sebanyak 53 kelompok etnis memiliki bahasa sendiri. Dari jumlah tersebut, 23 etnis bahkan masih mempertahankan sistem tulisannya masing-masing, sementara kelompok lain menggunakan bahasa Mandarin sebagai alat komunikasi bersama.
Menariknya, ia juga menyinggung perkembangan bahasa Indonesia di Taiwan. Menurutnya, penggunaan bahasa Indonesia semakin luas seiring meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang menetap di wilayah tersebut. Saat ini diperkirakan lebih dari 500 ribu warga Indonesia tinggal di Taiwan, terutama di kawasan timur.
Dalam paparannya, Prof. He menjelaskan bahwa pengakuan terhadap kelompok etnis di Tiongkok bukanlah proses yang berlangsung singkat.
Pada awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, lebih dari 400 kelompok masyarakat mengklaim memiliki identitas etnis yang berbeda.
Untuk menghindari tumpang tindih identitas sekaligus menjamin kesetaraan hak, pemerintah melakukan proses identifikasi etnis secara bertahap sejak 1950 hingga 1987.
Penetapan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, mulai dari bahasa, wilayah geografis, sistem ekonomi, hingga unsur budaya, agama, dan identitas sosial.
Sebagian besar kelompok etnis minoritas diketahui bermukim di kawasan perbatasan, pegunungan bersalju, gurun, hingga wilayah yang mengalami musim dingin ekstrem. Kawasan-kawasan itu justru dikenal memiliki kekayaan alam yang masih terjaga dan kini berkembang sebagai destinasi wisata.
Namun, kondisi geografis tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri. Pembangunan infrastruktur, akses pendidikan, hingga pelayanan publik membutuhkan biaya dan upaya yang jauh lebih besar dibanding wilayah perkotaan.
"Saat ini Provinsi Yunnan di selatan Tiongkok menjadi daerah yang paling beragam. Mereka memiliki 26 kelompok etnis," jelasnya.
Menurut Prof. He, sejak dekade 1950-an pemerintah Tiongkok menempatkan sistem otonomi daerah bagi kelompok etnis sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan nasional. Berbagai kebijakan kemudian disusun untuk menjamin kesetaraan hak, memperluas partisipasi masyarakat, mempercepat pembangunan ekonomi wilayah minoritas, sekaligus melestarikan budaya lokal.
Pendidikan menjadi salah satu prioritas utama. Di sejumlah wilayah otonom, seperti Inner Mongolia, pemerintah memberikan layanan pendidikan gratis selama 13 hingga 15 tahun. Dukungan itu membuat anak-anak dari kelompok etnis minoritas memperoleh kesempatan belajar yang bahkan lebih besar dibanding sebagian masyarakat mayoritas.
Hingga kini, pemerintah Tiongkok telah menyediakan sekitar 100 ribu sekolah dasar, 12 ribu sekolah menengah, serta lebih dari 200 perguruan tinggi yang melayani masyarakat dari berbagai kelompok etnis.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga membentuk unit khusus yang menangani pendidikan etnis, menyediakan bantuan pembiayaan, menyusun kurikulum yang menyesuaikan bahasa dan budaya setempat, hingga menjalankan program pendampingan satu guru untuk satu sekolah di lebih dari 100 sekolah. Tujuannya satu: memastikan setiap anak, apapun latar belakang etnisnya, memperoleh kesempatan belajar yang setara. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya