Jurnalis Radar Buleleng, Eka Prasetya, mendapat kesempatan mengikuti program China International Press Communication Centre (CIPCC). Program ini diikuti 100 jurnalis dari 90 negara. Ia akan tinggal di Beijing, Tiongkok, hingga bulan Agustus mendatang. Berikut catatan perjalanannya.
Jika selama ini banyak negara berlomba membangun citra melalui promosi pariwisata atau kekuatan ekonomi, Tiongkok memilih jalur yang berbeda. Negeri Tirai Bambu itu terlebih dahulu memperkenalkan cara mereka mengelola negara. Dari sanalah cerita tentang Tiongkok mulai dibangun dan disebarkan ke dunia.
Perspektif itu saya dapatkan saat mengikuti perkuliahan bertajuk "Wisdom in Governance" di Lide Building, Renmin University of China, Beijing, Senin (13/7/2026). Bersama puluhan jurnalis peserta China International Press Communication Center (CIPCC) dari Asia Pasifik, Afrika, Karibia, hingga Eropa, kami diajak melihat bagaimana media internasional Tiongkok membingkai cerita tentang negaranya.
Di depan kelas, Yunfei Zhao, reporter China Global Television Network (CGTN) yang kerap meliput isu-isu kerja sama internasional, membuka presentasinya dengan sebuah penjelasan sederhana.
Menurutnya, setiap pemberitaan mengenai Tiongkok tidak berdiri sendiri. Ada arah besar yang menjadi pegangan, sehingga narasi yang dibangun selalu selaras dengan tujuan pembangunan negara.
Alih-alih hanya mengandalkan pendekatan jurnalistik konvensional, CGTN merujuk pada empat dokumen strategis atau white paper yang menjadi fondasi dalam menjelaskan posisi Tiongkok di panggung internasional.
Empat dokumen itu disusun secara bertahap. Dimulai dari Global Development Initiative (GDI) pada 2021, disusul Global Security Initiative (GSI) pada 2022, Global Civilization Initiative (GCI) pada 2023, hingga Global Governance Initiative (GGI) yang diluncurkan pada 2025.
Bagi Tiongkok, keempat inisiatif tersebut bukan sekadar dokumen kebijakan. Semuanya menjadi kerangka besar dalam menjelaskan bagaimana negara itu memandang pembangunan, keamanan, hubungan antar peradaban, hingga tata kelola global.
Penjelasan Zhao kemudian membawa kami pada salah satu fokus terbesar Beijing, yakni pembangunan bersama negara-negara berkembang.
Melalui Global Development Initiative, Tiongkok menetapkan delapan sektor prioritas kerja sama internasional. Mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penanganan pandemi dan distribusi vaksin, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan ekonomi hijau, industrialisasi, ekonomi digital, hingga konektivitas digital.
"Tiongkok sangat menghormati suara-suara dari negara berkembang. Kami juga sangat menanti APEC untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Asia Pasifik," ujar Zhao.
Komitmen itu, lanjutnya, diwujudkan melalui berbagai forum internasional seperti BRICS, Shanghai Cooperation Organization (SCO), G20, hingga Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang terus dipandang sebagai ruang penting untuk memperkuat kolaborasi ekonomi kawasan.
Namun, bagian yang paling menarik justru muncul ketika pembahasan bergeser dari diplomasi global menuju cerita dari desa-desa di Tiongkok.
Zhao mengungkapkan, saat menjalankan program pengentasan kemiskinan, pemerintah Tiongkok tidak hanya mengirim bantuan. Lebih dari tiga juta kader Communist Party of China (CPC) diterjunkan untuk tinggal langsung di desa-desa miskin.
Mereka datang bukan sekadar membawa program pemerintah. Para kader diminta memetakan persoalan yang dihadapi setiap desa sebelum menentukan solusi yang paling tepat.
Pendekatan itu menghasilkan kebijakan yang berbeda-beda sesuai karakter wilayah. Di daerah penghasil teh, misalnya, pemerintah tidak berhenti pada peningkatan produksi. Industri pengolahan dibangun di desa agar masyarakat memperoleh nilai tambah dari hasil panennya.
Strategi tersebut membuat roda ekonomi berputar di tingkat lokal. Lapangan kerja bertambah, pendapatan meningkat, dan masyarakat tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah.
Di sisi lain, pembangunan ekonomi bukan satu-satunya narasi yang ingin diperkenalkan Tiongkok kepada dunia.
Melalui Global Civilization Initiative, Beijing berupaya membangun hubungan antarbangsa dengan menekankan empat prinsip utama, yakni menghormati keberagaman peradaban, menjunjung nilai-nilai bersama umat manusia, menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi, serta memperluas pertukaran masyarakat antarnegara (people-to-people exchange).
Bagi saya, kuliah itu terasa lebih dari sekadar pemaparan kebijakan luar negeri. Ia menjadi jendela untuk memahami bagaimana Tiongkok membangun narasi tentang dirinya sendiri. Bahwa di balik setiap berita mengenai pembangunan, investasi, atau diplomasi, terdapat kerangka besar yang telah disusun secara sistematis. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng