SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Gabungan aliansi mahasiswa di Kabupaten Buleleng blak-blakan menyuarakan rasa kecewa usai pimpinan tertinggi daerah absen dalam agenda diskusi "September Cerah" yang digelar di Praja Mandala Singa Ambara Raja, Minggu (20/9/2026) sore.
Ruang dialog terbuka yang digagas untuk membedah berbagai persoalan krusial di Bali Utara itu sedianya dihadiri langsung oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra dan Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya. Namun, kedua pimpinan daerah tersebut justru diwakilkan.
Sejumlah elemen gerakan mahasiswa yang terlibat dalam aksi dialog ini di antaranya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Buleleng, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buleleng, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Buleleng, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Singaraja, serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Buleleng.
Tiga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus di Buleleng, yakni BEM Rema Undiksha, BEM STIE Satya Dharma, dan BEM Institut Mpu Kuturan juga turut hadir.
Dalam forum tersebut, perwakilan mahasiswa akhirnya menyampaikan rentetan aspirasi kepada jajaran pejabat yang hadir, yakni Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman; Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi; Kepala Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata; serta Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, I Gede Suyasa.
Koordinator Aksi, Komang Dia Damayanti, menegaskan bahwa gerakan "September Cerah" murni digulirkan untuk menyuarakan keresahan publik, mulai dari problem lingkungan, mitigasi bencana, kualitas pendidikan, hingga ketimpangan infrastruktur.
”Sebenarnya kami sedikit kecewa dengan respons pemerintah. Harapan awal kami bisa menyampaikan keresahan ini secara langsung kepada bupati dan ketua DPRD, namun hanya diwakilkan,” ungkap Dia Damayanti usai diskusi.
Ketua PC KMHDI Buleleng itu menyentil Pemkab Buleleng agar tak lagi memiringkan mata terkait pemerataan pembangunan.
Ia menekankan bahwa kualitas sarana pendidikan dan infrastruktur di kawasan pelosok atau desa-desa terpencil wajib disetarakan dengan wilayah perkotaan.
Dia menegaskan, mahasiswa merupakan mitra strategis pembangunan daerah yang siap mengawal setiap janji pembenahan.
Jika jalur dialog elegan ini tak ditanggapi serius oleh pimpinan daerah, mahasiswa bakal menggalang aksi jalanan yang lebih masif.
”Ketika kami sudah menyampaikan secara baik-baik namun respons pemerintah masih minim, tentu kami siap menggelar aksi susulan untuk mendesak pimpinan daerah turun tangan,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi, mengakui bahwa poin-poin yang disuarakan aliansi mahasiswa merupakan kondisi riil yang tengah dihadapi masyarakat Buleleng saat ini.
Meski demikian, politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini sedang berjuang keras mengelola pembangunan di tengah kondisi fiskal anggaran daerah yang terbatas.
”Kami sangat mengapresiasi. Kami berharap mahasiswa tidak pernah bosan untuk terus berkolaborasi dan menyampaikan aspirasi secara positif, agar Buleleng ke depan makin maju dan dicintai,” tandas Wandira Adi. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng