
RadarBuleleng.id – Sikap pura-pura jadi intel, bukan hanya terjadi di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI). Namun juga terjadi pada kalangan Warga Negara Asing (WNA).
Seorang WNA Rusia, juga bersikap pura-pura menjadi intel.
Bahkan dia berdalih menjadi intel pada korps International Police (Interpol) atau Polisi Internasional.
Berbekal pura-pura menjadi seornag intel, dia berhasil memeras seorang pengusaha di Bali.
Beruntung aksinya diketahui pihak Imigrasi. Dia kemudian ditangkap dan menjalani proses detensi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali.
WNA tersebut diketahui berinisial EB, 58. Dia masuk ke Bali pada 30 Januari 2020 silam menggunakan Visa on Arrival (VoA).
Saat di Bali, dia melakukan pemerasan terhadap Nikolay Romanov, seorang WN Uzbekistan yang juga pengusaha rental kendaraan di Bali.
EB bersama dua orang rekannya memeras Romanov sejak 17 Februari 2021.
Dia mengetahui bahwa korban sempat membeli 21 unit sepeda motor dari tangan Dmitri Babaev.
Dia kemudian mengklaim pembelian itu bermasalah. Dia juga sempat memaksa korban menyerahkan 21 unit sepeda motor beserta BPKB-nya.
Pada 22 Mei 2021, EB mengancam korban melalui pesan WhatsApp terkait masalah perusahaan, mengklaim bahwa tempat usaha korban dikenal sebagai lokasi penjualan narkoba.
Selanjutnya, EB meminta uang sebesar Rp 230 juta untuk menyelesaikan masalah tersebut namun korban mengaku tidak punya uang.
Setelah diancam terus-menerus, korban mengirim uang secara bertahap dengan total Rp121 juta, serta menyerahkan satu unit sepeda motor senilai Rp 50 juta.
Resah dengan perbuatan intel gadungan itu, korban melapor pada pihak kepolisian. Dia akhirnya ditangkap pada 1 Juli 2021 silam.
Saat penangkapan, EB tidak dapat membuktikan statusnya sebagai anggota Interpol dan tidak memiliki dokumen yang mendukung klaimnya.
Setelah menjalani proses persidangan akhirnya EB menjalani hukuman 3 tahun di Lapas Kerobokan karena terbukti melakukan pemerasan.
Dia berhasil bebas pada 25 Desember 2023 lalu, setelah mendapat remisi.
Begitu bebas dia diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai untuk direkomendasikan pendeportasian.
Karena dia tidak bisa dideportasi dalam waktu singkat, maka dia diserahkan pada Rudenim Denpasar pada 2 Januari 2024.
Kepala Rudenim Denpasar, Gede Dudy Duwita mengatakan setelah EB didetensi selama 17 hari.
Pihaknya kemudian melakukan deportasi pada Jumat (19/1/2024) melalui Bandara Ngurah Rai. Deportasi dilakukan dengan biaya yang ditanggung oleh istrinya.
EB terbukti melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Selain menjalani deportasi, dia juga dikenakan sanksi penangkalan.
“Sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan dapat dilakukan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan dan selain itu penangkalan seumur hidup juga dapat dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” ujarnya. (*)



