Dari Sidang Lanjutan Kasus Korupsi DAPM Rp 5,5 Miliar, JPU Bantah Copy Paste Dakwaan

radarbuleleng.id - Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tabanan menanggapi keberatan (eksepsi) kasus korupsi pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri, Tabanan, yang merugikan negara hingga Rp 5,5 miliar.
Lima terdakwa yaitu I Ketut Suwena, 69, Anak Agung Ngurah Anom Widhiadnya, 57, I Nyoman Poli, 62, Ni Sayu Putu Sri Indrani, 56, dan Ni Wayan Sri Candra Yasa, 48, hadir di muka majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang diketuai Gede Putra Astawa.
JPU I Gede Hery Yoga Sastrawan membantah tudingan penasihat hukum yang menyebut dakwaan JPU kabur atau tidak jelas.
JPU Hery mengungkapkan, surat dakwaan telah jelas menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan memuat secara lengkap, utuh, dan menyeluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
”Dalam dakwaan juga sudah secara sistematik dan kronologi serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti,” ungkapnya.
JPU juga menanggapi eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan uraian perbuatan dalam dakwaan kedua menyalin ulang (copy paste) dari uraian dakwaan kesatu.
Menanggapi hal tersebut, JPU menyangkal menyalin ulang, karena tidak 100 persen sama dengan dakwaan kesatu yang lebih dulu dibacakan.
”Karenanya keberatan penasihat hukum terdakwa sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim,” pintanya.
JPU meminta majelis hakim menolak keberatan terdakwa Ni Sayu Putu Sri Indrani. JPU juga meminta majelis hakim memerintahkan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Para terdakwa melakukan korupsi secara berjamaah dan kompak selama kurun waktu 2017-2020.
Mereka sengaja membuat proposal fiktif untuk mencairkan kredit. Mereka juga menyelewengkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Tak hanya itu, para terdakwa juga menaikkan gaji lebih dari 75 persen.
Para terdakwa itu adalah Sekretaris Badan Kerjasama Kecamatan (BKK) DAPM Swadana Harta Lestari, I Ketut Suwena, 69, anggota tim pendanaan, Kepala Desa sekaligus anggota tim pendanaan Anak Agung Ngurah Anom Widhiadnya, 57, anggota tim pendanaan lainnya I Nyoman Poli, 62, dan anggota badan pengawas Ni Sayu Putu Sri Indrani, 56, serta anggota tim verifikasi Ni Wayan Sri Candra Yasa alias Ni Wayan Sri Candri Yasa, 48.
Kelima terdakwa bersama terdakwa lain Ni Putu Aryestari, I Wayan Sutanca, Lely Maisa Kusumawati, dan Ni Putu Winastri (yang telah dituntut secara terpisah), diduga membuat proposal fiktif.
Sebanyak 104 proposal diajukan menggunakan identitas anggota kelompok yang seolah-olah berasal dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan Desa Cepaka.
Padahal, menurut aturan, seharusnya proposal tersebut hanya bisa diajukan oleh kelompok perempuan yang sah.***



