Sengketa Tanah, Perangkat Desa- Kelian Banjar hingga Kepala Instansi Digugat

radarbuleleng.jawapos.com- Kasus sengketa tanah di Kecamatan Nusa Penida masih terus terjadi. Kali ini Kepala Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, I Wayan Mustika, Kepala Dusun Gelagah Desa Kutampi, I Ketut Sudirata Astawa dan Kelihan Banjar Adat Gelagah I Wayan Duduk digugat di Pengadilan Negeri Semarapura (Klungkung).
Mereka digugat oleh I Putu Lilir yang merupakan warga Banjar Bayuh, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida.
Gugatan yang terdaftar dalam perkara No. 97/PDT.G/2024/PN. Srp itu sudah masuk dalam agenda pembuktian, bertempat di Pengadilan Negeri Semarapura, Kamis (9/1).
Dalam kesempatan itu, kuasa hukum penggugat mengajukan beberapa saksi fakta dan saksi ahli tanah adat Bali. Ahli yang dimintai keterangan untuk menguatkan dalil gugatannya ialah I Ketut Alit Priana Nusantara.
”Adapun tuntutan dari Putu Lilir selaku penggugat dalam gugatan ini ialah agar berkas permohonan sertifikat hak milik (SHM) yang diajukan oleh I Wayan Duduk atas nama Pura Banjar Adat Gelagah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” terang Dewa Putu Adnyana selaku kuasa hukum penggugat didampingi kuasa hukum Putu Lilir lainnya, yakni Ida Bagus Trian Dhana, dan Cokorda Istri Oka Adnyaswari.
Dijelaskan Adnyana, gugatan itu diajukan lantaran I Wayan Duduk selaku Kelihan Banjar Gelagah mengajukan permohonan SHM Adat Gelagah pada tahun 2022 silam terhadap tanah lahan yang dikuasai I Putu Lilir secara turun temurun.
Sementara Kepala Desa Kutampi digugat karena telah menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa (SKKD) pada tahun 2022 sebagai syarat permohonan SHM oleh I Wayan Duduk.
”SKKD tersebut menurut penggugat sarat dengan berbagai kejanggalan di antaranya karena sebelumnya I Wayan Mustika telah mengetahui adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sengketa oleh I Putu Lilir,” terangnya.
Selanjutnya Kepala Dusun Gelagah (I Ketut Sudirata Astawa) digugat karena telah membenarkan materi SKKD yang diterbitkan oleh I Wayan Mustika dengan bersedia menjadi saksi dan membubuhkan tanda tangannya dalam SKKD tersebut.
Padahal menurut penggugat Jero Bendesa Desa Adat Mastulan yang mempunyai kewenangan untuk memohon pendaftaran tanah-tanah adat telah mencabut kesaksiannya dalam SKKD tersebut.
”Selain menggugat 3 orang di atas, I Putu Lilir juga menggugat Kepala Kantor Pertananahan Kabupaten Klungkung dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Turut Tergugat, agar nanti tunduk dengan putusan pengadilan,” tandasnya.***



