Kesbangpol Buleleng Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah

Radarbuleleng.jawapos.com- Menyikapi munculnya premanisme yang berbalut organisasi masyarakat (ormas), Kabupaten Buleleng bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah.
Pembentukan ini dilakukan pada Rabu (14/5) siang di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng.
Diketahui pembentukan satgas ini menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 Mei 2025, sebab di pusat sudah terbentuk Satgas Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah.
Maka dari itu, dari tingkat provinsi sampai kabupaten pun wajib membentuk satgas serupa.
Tentu langkah proaktif ini dilakukan, untuk memperkuat pengawasan, menjaga stabilitas, dan memelihara kondusifitas wilayah Buleleng dari potensi gangguan sosial sejak dini.
Walaupun dari 79 ormas yang terdaftar di Buleleng belum ada yang bermasalah.
”Tentu ini amanat, jadi kami bentuk satgas. Meskipun tidak ada laporan ormas yang bermasalah. GRIB juga tidak terpantau ada di Buleleng, termasuk mengajukan izin,” ujar Kepala Badan Kebangpol Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, kemarin.
Dilanjutkannya, Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah di Buleleng bekerja multisektoral.
Artinya ada sejumlah instansi vertikal yang juga terlibat, seperti Polres Buleleng, Kodim 1609/Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, BIN daerah, hingga Kementerian Agama kabupaten. Begitu juga dengan perangkat daerah di lingkup Pemkab Buleleng.
Secara struktural, satgas ini akan diketuai oleh sekretaris daerah, wakilnya asisten pemerintahan dan kesejahteraan Setda Buleleng, sekretarisnya di Badan Kesbangpol, sedangkan koordinator ada di beberapa instansi vertikal.
Kemudian satgas ini akan terdiri dari empat bidang. Yakni bidang pencegahan dan komunikasi publik, bidang intelijen, bidang penindakan, dan bidang rehabilitasi.
Seluruh instansi vertikal dan perangkat daerah akan disesuaikan tugas dan fungsinya di bidang-bidang tersebut.
Tentu dengan adanya pembentukan satgas ini, harapannya makin tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan kolaboratif yang tegas, terukur, dan terkoordinasi.
Sehingga Buleleng tetap menjadi wilayah yang aman, damai, dan terbebas dari segala bentuk premanisme maupun aktivitas ormas yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku
”Pembentukan dan susunan satgas ini akan kami laporkan juga ke Pemerintah Provinsi Bali. Agar jangan sampai SK sudah ada, tapi implementasinya bermasalah,” tandas Kappa.***



