RadarBuleleng.id – Wajah tata ruang di Bali dinilai semakin tidak ramah bagi pejalan kaki. Hak dasar masyarakat untuk berjalan dengan aman dan nyaman kerap terabaikan akibat trotoar yang diserobot pengendara sepeda motor hingga berubah fungsi menjadi lahan parkir liar.
Persoalan minimnya ruang aman bagi pejalan kaki ini menjadi sorotan dalam Forum Jumpa Ngopi #16 bertajuk “Bali Bicara Pejalan Kaki” yang digelar Jumat (13/3/2026) lalu.
Diskusi tersebut diinisiasi oleh World Resources Indonesia (WRI) Indonesia bersama Warmadewa Research Center.
Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen, mulai dari komunitas masyarakat, akademisi, hingga pegiat transportasi berkelanjutan. Diantaranya Komunitas Pejalan Kaki Bali, Denpasar Bersepeda, serta Koalisi Bali Emisi Nol Bersih.
Dalam diskusi itu terungkap bahwa mobilitas berkelanjutan di Bali, khususnya di Denpasar, dinilai berada dalam kondisi darurat.
Baca Juga: Aksi Balap Liar di Pura Penimbangan Digagalkan Polisi, 11 Remaja Diamankan
Dosen Universitas Warmadewa yang juga Co-chair International Advisor WRC, I Nyoman Gede Maha Putra, menyoroti adanya ketimpangan sosial dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur saat ini lebih banyak menguntungkan pemilik kendaraan pribadi dibanding masyarakat yang bergantung pada moda transportasi ramah lingkungan.
“Ada pandangan neoliberalisme yang terjadi saat kita melihat siapa yang seharusnya menikmati ruang kota. Saat saya ke Ubud, saya melihat nenek dan cucunya kesulitan menyeberang menuju tempat tujuan karena sulitnya berjalan kaki dan tidak tersedianya bemo. Ini menunjukkan pembangunan jalan memunculkan ketimpangan sosial bagi masyarakat yang seharusnya menikmati lingkungan tempat tinggalnya sendiri,” tegasnya.
Kondisi tersebut juga diperparah dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang melampaui jumlah penduduk.
Dengan populasi Bali sekitar 4,4 juta jiwa, jumlah kendaraan tercatat telah mencapai sekitar 5 juta unit.
Data tahun 2024 bahkan menunjukkan rata-rata satu orang di Bali memiliki satu hingga dua kendaraan pribadi.
Akibatnya, masyarakat yang berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum hanya sekitar 1 persen, sementara 62 persen bergantung pada sepeda motor dan 33 persen menggunakan mobil.
Menanggapi dominasi kendaraan pribadi itu, Urban & Transport Analyst dari WRI Indonesia, Fairuzia Rahman, menekankan pentingnya pengembangan Non-motorized Transport (NMT) atau transportasi tidak bermotor serta penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE).
Ia mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mengembalikan ruang kota kepada pejalan kaki melalui perencanaan yang lebih partisipatif.
“Kami berharap KRE Sanur sebagai bagian dari Bali Low Emission Zone Initiative (BLEZI) menjadi pembuktian konsep rintisan desain yang berorientasi pada manusia atau human-centered design. Ruang pejalan kaki harus direbut kembali dari dominasi kendaraan pribadi,” ujarnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya