Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minim SDM, Dewan Minta Instansi Pemerintah di Mall Pelayanan Publik Buleleng Dibenahi

F
Penulis: Francelino Junior❯
Rapat Pembahasan Ranperda Pemberian Insentif Pemberian Kemudahan Investasi Bagi Masyarakat atau Investor. Fasilitas di MPP diminta lengkapi fasilitas.
Rapat Pembahasan Ranperda Pemberian Insentif Pemberian Kemudahan Investasi Bagi Masyarakat atau Investor. Fasilitas di MPP diminta lengkapi fasilitas.

SINGARAJA-Instansi pemerintah yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng diminta untuk melengkapi fasilitasnya dalam melayani masyarakat.


Advertisement

Dorongan ini diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal.

Dorongan dan penegasan ini disampaikan dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberian Insentif Pemberian Kemudahan Investasi Bagi Masyarakat atau Investor pada Senin (27/5) pagi di Ruang Komisi III DPRD Buleleng.

Anggota Panitia Khusus (pansus) Ranperda DPRD Buleleng, Wayan Masdana mengatakan penyempurnaan fasilitas baik fisik maupun non fisik perlu dilakukan, karena tugas dan pelayanan MPP yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Advertisement

Sehingga sangat penting dilakukan penyempurnaan, sebelum Ranperda Pemberian Insentif Pemberian Kemudahan Investasi Bagi Masyarakat atau Investor ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka pemerintah perlu memikirkan optimalisasi layanan di MPP.

Masdana mencontohkan ketersediaan staf di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng, yang berimbas pada pelayanan pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Berdasarkan hasil sidak kami kemarin, tolong pelayanan di MPP dibenahi. Kedepan biar ditambah lagi SDM yang ada di sana. Ini permasalah yang kita temukan kemarin, tidak ada pembelaan lagi,” tegasnya.

Advertisement

Masdana melanjutkan, ternyata adanya keterbatasan itu membuat pengurusan izin PBG menjadi terhambat dan menumpuk. Katanya, tumpukan itu sampai ribuan pemohon.

Maka penambahan SDM yang berfungsi sebagai konsultan yang menerima keluhan maupun kesulitan yang dialami masyarakat, perlu juga dilakukan. Untuk memberikan pemahaman mengenai petunjuk teknis serta tahapan yang harus dilakukan pemohon.

“Sekarang semua memang serba digital. Tetapi belum semua masyarakat kita paham digital. Kemarin itu ada yang tidak tahu pengusulannya terpending karena tidak paham,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra menjelaskan bila penumpukan dokumen di MPP, merupakan dokumen pengusulan yang masuk tahap perbaikan karena data dari pemohon setelah diverifikasi, ternyata kurang.

Pemohon juga sudah diberikan informasi mengenai kurangnya dokumen, yang dikirim langsung ke email pemohon.

Sementara proses permohonan berkas akan dilanjutkan bila pemohon melengkapi berkas yang dinyatakan kurang itu. 

Selain itu, Adiptha menerangkan dalam proses pengurusan izin PBG diperlukan waktu minimal 28 hari.

Ia juga menyebutkan bila staf PBG yang dimiliki Dinas PUTR Buleleng berjumlah 10 orang. Mereka disiapkan bertugas di MPP secara bergiliran setiap hari, sebanyak dua orang. 

Jumlah itu dinilainya cukup, meski mereka tidak standby tapi tetap bekerja karena pakai sistem online.

“Walaupun tidak standby disana, tapi mereka bekerja juga karena pakai sistem online, jadi pelayanan juga bisa selesai disana. Untuk diketahui, staf di MPP hanya menerima berkas, sementara pengkajiannya kembali ke dinas,” ungkapnya. ***

Advertisement

Artikel Terkait

Buleleng Catat Investasi Rp287 Miliar, Sektor Hotel dan Restoran Paling Dominan

Buleleng Catat Investasi Rp287 Miliar, Sektor Hotel dan Restoran Paling Dominan

Realisasi investasi di Buleleng pada triwulan II 2026 mencapai Rp287 miliar, naik tajam dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan didorong lonjakan PMDN dan membaiknya pelayanan perizinan melalui DPMPTSP.

Siapkan Anggaran Rp 20 Miliar, Perumda Tirta Hita Buleleng Bidik Atasi Krisis Air di Banyuning dan Petandakan

Siapkan Anggaran Rp 20 Miliar, Perumda Tirta Hita Buleleng Bidik Atasi Krisis Air di Banyuning dan Petandakan

Perumda Tirta Hita Buleleng menyiapkan proyek SPAM Mata Air Pegadungan senilai Rp 20 miliar untuk mengatasi defisit air di Banyuning dan Petandakan. Investor mulai menunjukkan minat.

Tarik Investor, Pemkab Buleleng Susun Peta Potensi Investasi

Tarik Investor, Pemkab Buleleng Susun Peta Potensi Investasi

Pemkab Buleleng menyusun kajian peta potensi investasi untuk menarik investor. Hasil kajian akan menjadi instrumen promosi sektor unggulan berbasis data yang akurat dan kredibel.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer