Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPK Audit Kinerja Dana Pendidikan Buleleng, Bupati Sutjidra Siap Buka-bukaan

F
Penulis: Francelino Junior❯
SIAP AUDIT: Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira (kanan) menyaksikan penandatanganan berita acara yang dilakukan Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra. (Pemkab Buleleng)
SIAP AUDIT: Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira (kanan) menyaksikan penandatanganan berita acara yang dilakukan Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra. (Pemkab Buleleng)

Advertisement

 

SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali resmi memulai pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan dana pendidikan di Buleleng. 

Pemeriksaan tersebut mencakup alokasi anggaran APBN, APBD, hingga bantuan masyarakat untuk periode tahun 2025 hingga semester I tahun 2026.

Advertisement

Membuka entry meeting pemeriksaan di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Rabu (9/9/2026), Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan komitmen Pemkab untuk memastikan setiap rupiah dana pendidikan dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel.

"Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa. Pemeriksaan kinerja oleh BPK ini kami jadikan momentum krusial untuk evaluasi, perbaikan sistem, dan konsultasi agar tata kelola anggaran sekolah semakin matang," tegas Bupati Sutjidra.

Sutjidra menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) serta kepala sekolah, untuk bersikap kooperatif. 

Advertisement

Ia meminta data dan dokumen yang dibutuhkan tim auditor BPK disajikan secara akurat dan tepat waktu tanpa ada yang ditutupi.

Dalam agenda yang sama, BPK Perwakilan Bali turut menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2026 kepada Pemkab Buleleng.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara patuh.

"Ke depan kami dorong penyerahan laporan kerugian daerah ini dilakukan lebih formal agar Kepala Daerah dan DPRD mendapatkan gambaran yang jelas mengenai progres pemulihannya," ujar Satria Perwira.

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Buleleng Ingatkan Pemkab Jangan Ulangi Temuan BPK, OPD yang Bandel Harus Kena Sanksi

DPRD Buleleng Ingatkan Pemkab Jangan Ulangi Temuan BPK, OPD yang Bandel Harus Kena Sanksi

Fraksi-fraksi DPRD Buleleng meminta Pemkab tidak mengulangi temuan BPK. OPD yang melakukan pelanggaran diminta diberi sanksi, sementara tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP didorong lebih maksimal.

Diskominfo Bali Buka Suara Soal Temuan BPK di Proyek Turyapada Tower. Sebut Kontrak Masih Berjalan

Diskominfo Bali Buka Suara Soal Temuan BPK di Proyek Turyapada Tower. Sebut Kontrak Masih Berjalan

Diskominfos Bali merespons temuan BPK terkait proyek Turyapada Tower. Pemprov menyebut kontrak masih berjalan dan memastikan rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti hingga tuntas.

BPK Soroti Proyek Turyapada Tower di Buleleng. Temukan Potensi Kelebihan Bayar Senilai Rp 2,31 Miliar

BPK Soroti Proyek Turyapada Tower di Buleleng. Temukan Potensi Kelebihan Bayar Senilai Rp 2,31 Miliar

BPK menemukan potensi kelebihan pembayaran Rp2,31 miliar pada proyek Turyapada Tower di Buleleng. Temuan itu muncul dalam pemeriksaan LKPD Bali 2025 meski Pemprov kembali meraih opini WTP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer